JAKARTA, LIPO - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, dinilai harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan mampu membawa organisasi menghadapi berbagai tantangan zaman.
Berdasarkan survei Alvara Research Center pada akhir 2025, sekitar 140 juta warga Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Nahdliyin. Dengan besarnya skala organisasi tersebut, menurut Hatim, Muktamar bukan hanya ajang memilih figur, melainkan momentum menentukan arah kepemimpinan NU di masa depan.
"Selain itu, pemimpin NU perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik, serta mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif," kata tokoh muda NU, Hatim Gazali dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Hatim menyebut sedikitnya ada sembilan kriteria yang harus dimiliki Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendatang, yaitu:
1. Mampu menjadi pemersatu di tengah dinamika internal organisasi.
2. Memiliki akar yang kuat di dunia pesantren.
3. Berpengalaman berkhidmat dari tingkat ranting hingga kepengurusan pusat.
4. Memiliki wawasan nasional dan global.
5. Menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menjabat sebagai pejabat politik.
6. Mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang kritis dan konstruktif.
7. Berpihak kepada kelompok masyarakat yang lemah.
8. Menjaga tradisi pesantren sekaligus mendorong modernisasi organisasi.
9. Memiliki kapasitas keulamaan, kemampuan organisasi, integritas, serta rekam jejak pengabdian yang teruji.
Menurut Hatim, kriteria tersebut diperlukan agar NU tetap mampu menjaga marwah pesantren, memperkuat pelayanan kepada warga, serta meningkatkan kontribusi organisasi dalam menjawab persoalan bangsa dan tantangan global.
Ia berharap Muktamar PBNU tidak hanya melahirkan figur dengan dukungan politik terbesar, tetapi juga pemimpin yang mampu menyatukan organisasi, menjaga independensi NU, memperkuat khidmah kepada umat, dan membawa NU memasuki abad keduanya dengan visi yang lebih kuat.
Hatim juga mengingatkan agar penilaian terhadap para kandidat tidak hanya didasarkan pada popularitas atau kekuatan politik, melainkan pada rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menjaga marwah dan kemandirian Nahdlatul Ulama.
Menjelang Muktamar yang tinggal sekitar satu bulan lagi, Hatim mengajak warga Nahdliyin mengawal proses pemilihan di tingkat cabang dan wilayah agar memilih calon ketua umum yang memenuhi sembilan kriteria tersebut.
"Tanpa kepemimpinan yang tepat, NU berpotensi terus diwarnai gejolak internal dan intrik politik sehingga kurang optimal dalam memberikan solusi bagi kemaslahatan umat," pungkasnya.(***)
GoogleNews
.jpeg)
