PEKANBARU, LIPO - DPRD Riau mengesahkan APBD Perubahan 2026 senilai Rp8,378 triliun dalam rapat paripurna, Senin 28 September 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Riau Kaderismanto dan dihadiri Plt Gubernur Riau Sf Hariyanto.
Usai pengesahan, Banggar DPRD Riau memberi sejumlah catatan penting. Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengatakan, anggaran daerah harus dikelola lebih efisien dan tepat sasaran.
"Yang pertama, tentu memang fleksibel. Ada kekurangan dan keberatan sesuai kemampuan dan kebutuhan. Kami minta ke depannya, terutama 2026, efisiensi betul-betul dilakukan agar anggaran lebih bermanfaat," kata Kaderismanto.
Kaderismanto menekankan agar belanja modal untuk pembangunan tidak kalah besar dari belanja operasi. Selama ini, menurutnya, belanja operasi lebih mendominasi sehingga tidak berimbang.
"Kami disarankan Kementerian Dalam Negeri saat konsultasi agar belanjanya berimbang. Belanja pegawai, belanja jasa, dan belanja pembangunan harus seimbang, tidak jomplang," ujarnya.
Ia menyebut, jika dihitung, belanja gaji saja bisa lebih dari 60 persen. Padahal masih ada belanja jasa yang jumlahnya juga besar. Karena itu, ia berharap ada penyesuaian dan skema ulang pada tahun-tahun berikutnya.
Selain belanja, DPRD juga menyoroti pendapatan daerah. Kaderismanto mendorong agar upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak, tidak berhenti jadi wacana.
"Kami mendorong sahabat-sahabat yang sudah dibentuk agar ini tidak hanya jadi harapan di dalam hati, tapi menjadi kenyataan untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya pajak," katanya.
Banggar DPRD Riau akan aktif berkoordinasi. Salah satu usulannya adalah skema kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Kami sarankan ada skema kerja sama, berbagi tanggung jawab, tapi juga berbagi beban kerja. Sebab, kabupaten/kota juga punya porsi besar. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor PKB, kabupaten/kota bisa 70 persen, bahkan 64 persen, jauh lebih besar dari provinsi," jelasnya.
Menurut Kaderismanto, skema itu bisa diatur lewat Peraturan Gubernur (Pergub), termasuk pembagian biaya profesionalnya.
"Supaya betul-betul sinkron dan bergerak bersama. Semua pelaku usaha ada di kabupaten/kota, jadi harus bersama-sama mengejar. Bagi hasilnya juga besar untuk mereka," tambahnya.
Ia yakin, jika sinergi provinsi dan kabupaten/kota berjalan baik, pendapatan daerah akan naik signifikan tahun depan.
"Kita akan mendorong bagaimana PAD ini bisa naik di tahun depan," tutupnya.*****
GoogleNews
