JAKARTA, LIPO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 20 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Jakarta, Kamis (15/10/2026). Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjadi salah satu yang diamankan.
KPK membenarkan adanya peristiwa tertangkap tangan tersebut.
"Konfirm, bahwa hari ini Kamis (15/10), telah terjadi peristiwa tertangkap tangan," kata Jubir KPK Budi Prasetyo, kepada LIPUTANOKE, Kamis (15/10/26) malam.
Budi merinci, para pihak yang diamankan bukan hanya dari unsur kepala daerah. Ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Klaten, oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga unsur swasta.
"Sehingga pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, selain bupati selaku penyelenggara negara, juga ASN baik di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK, serta unsur swasta," ujarnya.
Saat ini, pihak yang diamankan di Klaten masih menjalani permintaan keterangan di Polres Klaten, salah satunya Bupati Klaten. Sementara pihak yang diamankan di Jakarta diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.
"Tim KPK mengamankan sejumlah 20 orang di wilayah Klaten dan Jakarta. Para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten. Salah satunya adalah Bupati Klaten. Sedangkan untuk pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK," jelas Budi.
Selain mengamankan para pihak, tim juga menyita barang bukti uang tunai dengan nilai awal sekitar Rp1 miliar yang masih dalam proses penghitungan.
"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp1 miliar," katanya.
Perkara ini diduga terkait penerimaan oleh penyelenggara negara dari OPD terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan.
"Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD," ujar Budi.
KPK juga mengendus dugaan aliran suap dari bupati ke oknum BPK untuk mengamankan hasil audit.
"Selain itu ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit," pungkasnya.*****
GoogleNews
