Jakarta LIPO - Kalangan akademisi mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh provokasi ajakan menggulingkan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia.
Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menegaskan bahwa wacana menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto di tengah masa jabatan tidak tepat dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia.
“Saya sendiri berpendapat bahwa usaha untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan bukanlah hal yang baik. Dalam sistem presidensial di Indonesia, jabatan pemerintah itu fixed lima tahun dan harus tetap berjalan selama periode tersebut,” kata Lili.
Ia menekankan bahwa konstitusi telah mengatur mekanisme yang jelas terkait masa jabatan presiden maupun proses pemakzulan. Presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat dan melalui tahapan formal yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR.
“Dengan demikian tidak mudah secara substantif dan prosedural, apalagi presiden Prabowo didukung oleh mayoritas partai di DPR,” ucap Lili.
Menurut Lili, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah seharusnya disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang sah, yakni pemilihan umum sebagai sarana evaluasi rakyat.
“Jika tidak cocok dan tidak puas, biarkan pada pemilu sebagai bentuk punishment-nya,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Founder Citra Institute, Yusak Farchan, yang menilai ajakan menggulingkan pemerintah tidak mencerminkan sikap akademisi yang menjunjung tinggi objektivitas dan etika intelektual.
"Seharusnya sebagai polster dan intelektual, akan lebih elegan jika Prof. Saiful menyampaikan kritiknya melalui data sahih," ujar Yusak.
Ia menilai, penyampaian kritik seharusnya dilakukan secara konstruktif dan berbasis data, bukan melalui ajakan yang berpotensi memicu instabilitas politik.
"Kalau langsung minta gulingkan pemerintahan yang sah, itu tak ubahnya seperti partisan," tuturnya.
Yusak juga menyayangkan kritik yang tidak disertai solusi, padahal pendekatan berbasis data merupakan ciri utama kalangan intelektual.
"Karena saya kira kritik berbasis data itu menjadi ciri yang selalu melekat pada kelompok intelektual," tambahnya.
Sebelumnya, beredar video ceramah Saiful Mujani di media sosial yang memuat ajakan konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut menuai polemik karena dinilai mengabaikan mekanisme konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Merespons hal itu, akademisi menekankan pentingnya menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi dengan tetap berpegang pada aturan konstitusi, serta mengedepankan kritik yang konstruktif dan bertanggung jawab di ruang publik. (***)