PEKANBARU, LIPO - Pengadilan Tipikor Pekanbaru kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan pemerasan anggaran di Dinas PUPR-PPKP Provinsi Riau, pada Kamis (23/04/26), sekitar pukul 08.00 wib.
Tiga terdakwa dalam perkara ini, yakni Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PPKP Riau Muhammad Arief Setiawan, serta tenaga ahli Dani Nursalam, tampak mengikuti jalannya persidangan secara langsung.
Sementara, sidang kali ini JPU menghadirkan empat saksi dari pihak UPT PUPR, yaitu Basharuddin, Khairil Anwar, Ludfi Hardi, dan Lenkos Manerri. Mereka dihadirkan untuk mengali keterangan terkait kasus tersebut.
Sebelumnya, pada Rabu (22/04/26) sejumlah pejabat teknis di lingkungan UPT PUPR Riau juga turut memberikan kesaksian, di antaranya Ardi Irfandi, Eri Ikhsan, Rio Andriandi Putra, dan Tabrani.
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, para saksi menguraikan proses pergeseran dan pengelolaan anggaran yang terjadi di instansi tersebut.
Tak hanya itu, mereka juga menyinggung adanya pembahasan dalam forum rapat yang berkaitan dengan penambahan anggaran, termasuk isu permintaan fee yang diduga muncul dalam proses tersebut.
Namun, para saksi menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan sebatas pada hal-hal yang mereka ketahui sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Dalam surat dakwaan, ketiga terdakwa disebut terlibat dalam praktik dugaan pemerasan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran Dinas PUPR Riau dengan total nilai mencapai Rp3,55 miliar. Uang tersebut diduga dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan di luar kebutuhan dinas.
Atas dugaan tersebut, JPU KPK menjerat para terdakwa dengan Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP****
GoogleNews
.jpg)
