Pekanbaru, LIPO-Pemerintah Provinsi Riau, kembali mendapatkan penghargaan terhadap pengelolaan keuangan dengan transparansi keuangan daerah terbaik se Sumatra, yang diserahkan oleh Universitas Gajahmada Yogayakarta, Kamis (7/9).
Penghargaan tersebut di terima oleh Gubernur Riau, yang diwakili oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPAD) Riau, Syahrial Abdi, di Gedung Graha Shaba UGM, oleh Rektor UGM Panut Mulyono.
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, penghargaan yang diterima Pemprov Riau ini tidak terlepas dari kinerja seluruh ASN dilingkungan Pemprov Riau, termasuk dengan DPRD, dan juga masyarakat.
"Upaya kita untuk membangun sinergitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan, kehati-hatian dan juga dukungan DPRD bersama masyarakat, dengan pemahaman-pemahaman tentang aturan-aturan yang terus baik. Sehingga Riau bisa mencapai hal seperti ini bukan hanya peran Pemerintah saja," ujar Gubri, yang juga hadir pada acara tersebut.
Dijelaskana Gubri, pengelolaan keuangan yang transparansi menjadi kewajiban-kewajiban Pemerintah dalam memenuhi pembangunan di Riau. Yang didukung oleh seluruh stakholder, sehingga bisa dengan jelas mengetahui kemana arah keuangan daerah yang dikelola.
"Itu kewajiban dari Pemerintah untuk memenuhi aspek pelayanan publik, kemudian bagaimana APBD itu bisa dirasakan oleh masyarakat, dan daerah yang tertumpu pada Provinsi. Seperti bagaimana skema bantuan keuangan, skema hibah bansos, itu masih bisa kita memenuhinya. Di samping kita telah memenuhi yang wajib dan pilihan," ungkap Gubri.
Sementara itu, Kepala BPKAD Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan penghargaan yang diterima Pemprov Riau, setelah dari tim UGM melakukan penilaian di seluruh wilayah Sumatra dan Jawa, terhadap pengelolaan keuangan. Dan Riau menjadi salah satu Provinsi yang pengelolaan keuangannya terbaik di Sumatra.
"Jadi mereka melakukak penilaian secara independen, mereka ingin memaknai dan memberikan pemahaman bahwa WTP bukanlah tujuan dari Pemerintah daerah. Mereka menilai dari semua yang mendapatkan WTP itu, mereka membuat indek pengelolaan keuangan daerah beberapa kategori, dinilai dari aspek transparansi, dari pengelolaan keuangan, kemampuan membayarkan kewajiban-kewajiban, jangka menegah, pendek dan segala macamnya," kata Syahrial Abdi.
"Jadi untuk regional Sumatra, Riau yang indek pengelolaan keuangan daerahnya terbaik. Sedangkan untuk wilayah Jawa DKI dan ada beberapa daeraha lainnya," tambah Plt Kadis ESDM ini.(lipo*3/net)
Penghargaan tersebut di terima oleh Gubernur Riau, yang diwakili oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPAD) Riau, Syahrial Abdi, di Gedung Graha Shaba UGM, oleh Rektor UGM Panut Mulyono.
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, penghargaan yang diterima Pemprov Riau ini tidak terlepas dari kinerja seluruh ASN dilingkungan Pemprov Riau, termasuk dengan DPRD, dan juga masyarakat.
"Upaya kita untuk membangun sinergitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan, kehati-hatian dan juga dukungan DPRD bersama masyarakat, dengan pemahaman-pemahaman tentang aturan-aturan yang terus baik. Sehingga Riau bisa mencapai hal seperti ini bukan hanya peran Pemerintah saja," ujar Gubri, yang juga hadir pada acara tersebut.
Dijelaskana Gubri, pengelolaan keuangan yang transparansi menjadi kewajiban-kewajiban Pemerintah dalam memenuhi pembangunan di Riau. Yang didukung oleh seluruh stakholder, sehingga bisa dengan jelas mengetahui kemana arah keuangan daerah yang dikelola.
"Itu kewajiban dari Pemerintah untuk memenuhi aspek pelayanan publik, kemudian bagaimana APBD itu bisa dirasakan oleh masyarakat, dan daerah yang tertumpu pada Provinsi. Seperti bagaimana skema bantuan keuangan, skema hibah bansos, itu masih bisa kita memenuhinya. Di samping kita telah memenuhi yang wajib dan pilihan," ungkap Gubri.
Sementara itu, Kepala BPKAD Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan penghargaan yang diterima Pemprov Riau, setelah dari tim UGM melakukan penilaian di seluruh wilayah Sumatra dan Jawa, terhadap pengelolaan keuangan. Dan Riau menjadi salah satu Provinsi yang pengelolaan keuangannya terbaik di Sumatra.
"Jadi mereka melakukak penilaian secara independen, mereka ingin memaknai dan memberikan pemahaman bahwa WTP bukanlah tujuan dari Pemerintah daerah. Mereka menilai dari semua yang mendapatkan WTP itu, mereka membuat indek pengelolaan keuangan daerah beberapa kategori, dinilai dari aspek transparansi, dari pengelolaan keuangan, kemampuan membayarkan kewajiban-kewajiban, jangka menegah, pendek dan segala macamnya," kata Syahrial Abdi.
"Jadi untuk regional Sumatra, Riau yang indek pengelolaan keuangan daerahnya terbaik. Sedangkan untuk wilayah Jawa DKI dan ada beberapa daeraha lainnya," tambah Plt Kadis ESDM ini.(lipo*3/net)