Pekanbaru, LIPO-Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, tidak menginginkan terjadi pembatalan untuk ketiga kalinya pengesahan draft Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau, pada rapat Paripurna DPRD Riau, hari ini, Senin (25/9).
"Tentu kita berharap ralat Paripurna besok (hari ini red) tidak terjadi pembatalan lagi. Semuanya ada pada DPRD dengan kuorumnya kehadiran anggota Dewan di Paripurna," ujar Gubri, Sabtu (23/9).
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RTRW Riau, Erizal Muluk, mengatakan, pihaknya telah sudah setahun menyelesaikan RTRW Riau bersama tim dari Pemprov Riau. Dan mereka telah menyelsaikan semua draft RTRW Riau berdasarkan mekanisme yang berlaku.
"Mekanismenya sudah di lalui semua, baik pendapat siapapun yang terkait kepentingan RTRW di akomodir yang harus di pahami anggota DPRD menetralisir. Sedangkan ekesekutif sudah mengajukan kita turun bersama kelapangan dan sudah sepakat, serta sudah maksimal," ujar Erizal Muluk.
Untuk pengesahan besok (hari ini res), ia telah berkonsultasi dengan pimpinan dan ketua fraksi termasuk dengan fraksi lainnya agar pada Paripurna yang ketiga kalinya seluruh anggota Dewan bisa hadir dan Kuorum.
"Dari pansus meminta kepada anggota pansus menginfrmasikan ke partai hadir besok di paripurna ketiga. ketua DPRD dan partai lainnya juga sudah dihubungi, ini bukan kepentingan partai, tetapi kepentingan mayarakat Riau," tegas Erizal Muluk.
Terkait dengan adanya isu ditundanya pengesahan RTRW tersebut karena adanya kepentingan seseorang dan golongan tertentu, mantan Wakil walikota Pekanbaru ini dengan tegas mengatakan, bahwa DPRD dan Pemprov Riau hanyalah mengajukan draft ranperda RTRW Riau bukan mengesahkan.
"Soal ada yang setuju dan tidak setuju itu biasa, maaf kalau ada barangnya tak masuk biasa tu. Toh yang berlaku SK mentri bukan dari Dewan dan Provinsi," ungkapnya.
Ketua fraksi Golkar DPRD Riau, Supriati, membantah jika fraksinya menjadi salah satu biang kerok, dibatalkannya pengesahaan draft Ranperda Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kedua kalinya karena tidak kuorun, seperti apa yang yang telah diberitakan di beberapa media.
Supriati menegaskan bahwa anggota DPRD Riau yang hadir pada saat Paripurna berjumlah 9 orang, tidak seperti yang diberitakan hanya 4 orang. Sedangkan 5 anggota lainnya tidak bisa hadir, 3 orang mengikuti Pansus Perkim di Padang, 1 anggota izin naik Haji, dan 1 anggota lagi izin orangtua sakit.
"Kita mengklarifikasi dan menegaskan bahwa anggota fraksi Golkar yang tidak hadir hanya lima orang. Tiga orang tidak hadir karena pesawat mereka delay, baru sore sampai di Pekanbaru. Saya minta jangan suuzan dengan fraksi Golkar, ketidakhadiran itu bukan disengaja," tegas Supriati.
Politisi Golkar asal Kuansing ini mengatakan, tidak munkin fraksi Golkar menyia-nyiakan percepatan Ranperda RTRW Riau, sementara Gubernur Riau merupakan ketua DPD I Golkar Riau. Apalagi percepatan pengesahaan RTRW ini sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Riau, bagi masyarakat dan pembangunan di Riau.
"Kami menghargai hasil kerja ketas Pansus RTRW Riau yang bekerja sekian lama, siang malam turun kelapangan, konsultasi dengan pusat. Sebenarnya kalau kita melihat dan baca, dan kalau kita paham seluruh anggota Dewan juga harus memahaminya," katanya.
"Ini berkaitan dengan pembangunan tidak ada masalah politik, ini untuk masyarakat. Seandainya ada fraksi lain yang dalam hal mensahkan pansus, kan ada pandangan akhir fraksi bisa disampaikan apa yang diragukan kalau masalah hukum, di selesaikan di bahas bersama," tegas Supriati lagi.
Sebelumya Paripurna pasa tanggal 12 September lalu dan diagendakan kembali 20 September, namun kembali ditunda karena tidak Kuorum. Dijadwalkan besok Senin (25/9) kembali dijadwalkan Paripurna RTRW.(lipo*3/net)
"Tentu kita berharap ralat Paripurna besok (hari ini red) tidak terjadi pembatalan lagi. Semuanya ada pada DPRD dengan kuorumnya kehadiran anggota Dewan di Paripurna," ujar Gubri, Sabtu (23/9).
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RTRW Riau, Erizal Muluk, mengatakan, pihaknya telah sudah setahun menyelesaikan RTRW Riau bersama tim dari Pemprov Riau. Dan mereka telah menyelsaikan semua draft RTRW Riau berdasarkan mekanisme yang berlaku.
"Mekanismenya sudah di lalui semua, baik pendapat siapapun yang terkait kepentingan RTRW di akomodir yang harus di pahami anggota DPRD menetralisir. Sedangkan ekesekutif sudah mengajukan kita turun bersama kelapangan dan sudah sepakat, serta sudah maksimal," ujar Erizal Muluk.
Untuk pengesahan besok (hari ini res), ia telah berkonsultasi dengan pimpinan dan ketua fraksi termasuk dengan fraksi lainnya agar pada Paripurna yang ketiga kalinya seluruh anggota Dewan bisa hadir dan Kuorum.
"Dari pansus meminta kepada anggota pansus menginfrmasikan ke partai hadir besok di paripurna ketiga. ketua DPRD dan partai lainnya juga sudah dihubungi, ini bukan kepentingan partai, tetapi kepentingan mayarakat Riau," tegas Erizal Muluk.
Terkait dengan adanya isu ditundanya pengesahan RTRW tersebut karena adanya kepentingan seseorang dan golongan tertentu, mantan Wakil walikota Pekanbaru ini dengan tegas mengatakan, bahwa DPRD dan Pemprov Riau hanyalah mengajukan draft ranperda RTRW Riau bukan mengesahkan.
"Soal ada yang setuju dan tidak setuju itu biasa, maaf kalau ada barangnya tak masuk biasa tu. Toh yang berlaku SK mentri bukan dari Dewan dan Provinsi," ungkapnya.
Ketua fraksi Golkar DPRD Riau, Supriati, membantah jika fraksinya menjadi salah satu biang kerok, dibatalkannya pengesahaan draft Ranperda Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kedua kalinya karena tidak kuorun, seperti apa yang yang telah diberitakan di beberapa media.
Supriati menegaskan bahwa anggota DPRD Riau yang hadir pada saat Paripurna berjumlah 9 orang, tidak seperti yang diberitakan hanya 4 orang. Sedangkan 5 anggota lainnya tidak bisa hadir, 3 orang mengikuti Pansus Perkim di Padang, 1 anggota izin naik Haji, dan 1 anggota lagi izin orangtua sakit.
"Kita mengklarifikasi dan menegaskan bahwa anggota fraksi Golkar yang tidak hadir hanya lima orang. Tiga orang tidak hadir karena pesawat mereka delay, baru sore sampai di Pekanbaru. Saya minta jangan suuzan dengan fraksi Golkar, ketidakhadiran itu bukan disengaja," tegas Supriati.
Politisi Golkar asal Kuansing ini mengatakan, tidak munkin fraksi Golkar menyia-nyiakan percepatan Ranperda RTRW Riau, sementara Gubernur Riau merupakan ketua DPD I Golkar Riau. Apalagi percepatan pengesahaan RTRW ini sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Riau, bagi masyarakat dan pembangunan di Riau.
"Kami menghargai hasil kerja ketas Pansus RTRW Riau yang bekerja sekian lama, siang malam turun kelapangan, konsultasi dengan pusat. Sebenarnya kalau kita melihat dan baca, dan kalau kita paham seluruh anggota Dewan juga harus memahaminya," katanya.
"Ini berkaitan dengan pembangunan tidak ada masalah politik, ini untuk masyarakat. Seandainya ada fraksi lain yang dalam hal mensahkan pansus, kan ada pandangan akhir fraksi bisa disampaikan apa yang diragukan kalau masalah hukum, di selesaikan di bahas bersama," tegas Supriati lagi.
Sebelumya Paripurna pasa tanggal 12 September lalu dan diagendakan kembali 20 September, namun kembali ditunda karena tidak Kuorum. Dijadwalkan besok Senin (25/9) kembali dijadwalkan Paripurna RTRW.(lipo*3/net)