PEKANBARU, LIPO-Badan Anggaran DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Riau terus menggesa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018. Ditargetkan dua minggu lagi APBD Riau TA 2018 bisa disahkan.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, Kamis (19/10). Dikatakan Politisi yang akrab disapa Dedet itu, Senin mendatang, Banggar DPRD Riau akan melajukan rapat internal untuk kelanjutan pembahasan APBD Riau TA 2018 yang nota kesepahamannya telah diteken beberapa waktu lalu.
"Setelah rapat internal Banggar, kita serahkan ke komisi-komisi untuk membahas laporan Banggar. Target kita kesepakatan dengan Pimpinan flFraksi tadi (kemarin red), dalam waktu dua minggu ini kita selesaikan. Artinya kita lakukan pengesahan," ungkap Politisi Partai Demokrat.
Selanjutnya, kata Dedet, dirinya berharap agar target pengesahan tersebut sesuai dengan yang direncanakan. Hal itu mengingat waktu yang telah semakin mendesak.
Sebelumnya, DPRD Riau dan Pemerintah Provinsi Riau telah menandatangani Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Murni Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018, dengan total plafon sebesar Rp10,091 triliun,
Dalam MoU KUA-PPAS APBD Riau TA 2018 itu terdapat defisit hingga Rp1,089 triliun karena ada ketimpangan antara belanja dan pendapatan, yakni anggaran belanja sebesar Rp10,031 triliun dan pendapatan sebesar Rp9,1 triliun.
Untuk menutupi defisit tersebut, sebut Dedet, dilakukan dengan pembiayaan seperti dari dana proyeksi Silpa pada APBD 2017 ditambah dengan pembiayaan lainnya. "Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan adanya defisit tersebut karena masih ada cara yang ditempuh untuk menutupinya," pungkas Legislator asal Kota Pekanbaru itu.(lipo*3/net)
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, Kamis (19/10). Dikatakan Politisi yang akrab disapa Dedet itu, Senin mendatang, Banggar DPRD Riau akan melajukan rapat internal untuk kelanjutan pembahasan APBD Riau TA 2018 yang nota kesepahamannya telah diteken beberapa waktu lalu.
"Setelah rapat internal Banggar, kita serahkan ke komisi-komisi untuk membahas laporan Banggar. Target kita kesepakatan dengan Pimpinan flFraksi tadi (kemarin red), dalam waktu dua minggu ini kita selesaikan. Artinya kita lakukan pengesahan," ungkap Politisi Partai Demokrat.
Selanjutnya, kata Dedet, dirinya berharap agar target pengesahan tersebut sesuai dengan yang direncanakan. Hal itu mengingat waktu yang telah semakin mendesak.
Sebelumnya, DPRD Riau dan Pemerintah Provinsi Riau telah menandatangani Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Murni Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018, dengan total plafon sebesar Rp10,091 triliun,
Dalam MoU KUA-PPAS APBD Riau TA 2018 itu terdapat defisit hingga Rp1,089 triliun karena ada ketimpangan antara belanja dan pendapatan, yakni anggaran belanja sebesar Rp10,031 triliun dan pendapatan sebesar Rp9,1 triliun.
Untuk menutupi defisit tersebut, sebut Dedet, dilakukan dengan pembiayaan seperti dari dana proyeksi Silpa pada APBD 2017 ditambah dengan pembiayaan lainnya. "Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan adanya defisit tersebut karena masih ada cara yang ditempuh untuk menutupinya," pungkas Legislator asal Kota Pekanbaru itu.(lipo*3/net)