PEKANBARU, LIPO-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan terus melakukan evaluasi terhadap dana hibah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset D‎aerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, Ahad (10/12/2017) di Pekanbaru.
‎"Sebelum pelaksanaan Pilkada 2018 kita sudah menggaris bawahi hal-hal yang memungkin untuk menghemat anggaran hibah itu dilakukan dari sekarang," ‎katanya.
Contohnya saja, sebut Syahrial, Pemprov Riau sudah mewarning dana hibah KPU sebesar Rp11 miliar, karena proses untuk calon perorangan atau independen tidak ada, sementara dana itu sudah dianggarkan.
"Dan kita sudah ingatkan KPU kalau dana itu tidak bisa digunakan. Nanti dalam perjalannya terus kita evaluasi, meski sudah disepakati NPHD nya. Tapi kongkrit pengunaannya evaluasi harus dilakukan," ujarnya.
Menurut penilaiannya, kalau Pemprov Riau bisa menghemat anggaran dari dana hibah itu. Tentu Pemprov Riau punya potensi pembiayaan nanti di APBD-P 2018. Karena pihaknya tidak pernah tau kebutuhan anggaran kedepan. Namun pengalaman yang sudah pasti bertambah.
Selain KPU, sebut mantan Penjabat Bupati Kampar ini, Bawaslu Riau juga sudah diwarning agar menggunakan dana hibah sebaik-baiknya dengan efektif dan efesien.
"Intinya sama-sama kita kawal anggaran itu‎. Sebab didalam penganggaran dana itu ada fungsi budgeting di sana," pungkas Plt Kepala Dinas ESDM Riau ini.(lipo*3/ckp)
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset D‎aerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, Ahad (10/12/2017) di Pekanbaru.
‎"Sebelum pelaksanaan Pilkada 2018 kita sudah menggaris bawahi hal-hal yang memungkin untuk menghemat anggaran hibah itu dilakukan dari sekarang," ‎katanya.
Contohnya saja, sebut Syahrial, Pemprov Riau sudah mewarning dana hibah KPU sebesar Rp11 miliar, karena proses untuk calon perorangan atau independen tidak ada, sementara dana itu sudah dianggarkan.
"Dan kita sudah ingatkan KPU kalau dana itu tidak bisa digunakan. Nanti dalam perjalannya terus kita evaluasi, meski sudah disepakati NPHD nya. Tapi kongkrit pengunaannya evaluasi harus dilakukan," ujarnya.
Menurut penilaiannya, kalau Pemprov Riau bisa menghemat anggaran dari dana hibah itu. Tentu Pemprov Riau punya potensi pembiayaan nanti di APBD-P 2018. Karena pihaknya tidak pernah tau kebutuhan anggaran kedepan. Namun pengalaman yang sudah pasti bertambah.
Selain KPU, sebut mantan Penjabat Bupati Kampar ini, Bawaslu Riau juga sudah diwarning agar menggunakan dana hibah sebaik-baiknya dengan efektif dan efesien.
"Intinya sama-sama kita kawal anggaran itu‎. Sebab didalam penganggaran dana itu ada fungsi budgeting di sana," pungkas Plt Kepala Dinas ESDM Riau ini.(lipo*3/ckp)