Pekanbaru, LIPO-Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Riau menyatakan realisasi penyaluran Dana Desa (DD) di wilayah setempat pada tahap I tahun 2018 di wilayah tersebut masih minim karena dari 10 kabupaten baru tujuh yang mengajukan.
"Kalau melihat realisasinya masih belum optimal, masih banyak yang belum tersalur ke desa," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto di Pekanbaru, Minggu.
Dikatakan Tri Budhianto penyaluran Dana Desa tahap I baru dilaksanakan untuk 10 kabupaten, tujuh di antaranya sudah memasukkan persyaratan, sementara tiga lainnya belum sama sekali atau nihil.
"Tiga Pemda tersebut yakni Kampar, Bengkalis dan Indragiri Hilir masih nihil," tutur dia.
Minimnya realisasi Dana Desa tahap I di Riau dikarenakan persyaratan yang diharuskan untuk pengucuran anggaran tersebut oleh pemerintah daerah lambat atau belum sama sekali dipenuhi.
Padahal pemerintah pusat untuk tahun ini sudah menyikapi memudahkan peraturan untuk syarat pencairan DD dibanding tahun sebelumnya.
Dengan tujuan agar mendorong percepatan penggunaannya sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah.
"Untuk tahun ini penyaluran sudah diupayakan dipercepat sejak Januari langsung dapat disalurkan ke Pemda yang memenuhi syarat penyaluran, " tuturnya.
Selain itu ditambahkan dia persyaratan penyaluran juga lebih mudah untuk tahap I ini hanya perda APBD dan Perkada mengenai rincian Dana Desa.
"Jadi sangat tergantung pada Pemda untuk menyelesaikan persyaratan penyaluran, " imbuhnya lagi.
Namun, pihaknya akan terus mendorong dan memantau proses tiap bulan.
"Kami akan monitoring langsung dalam bulan ini untuk mendorong agar dana tersebut dapat segera di manfaat kan, " pungkasnya.(lipo*3/ant)
"Kalau melihat realisasinya masih belum optimal, masih banyak yang belum tersalur ke desa," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto di Pekanbaru, Minggu.
Dikatakan Tri Budhianto penyaluran Dana Desa tahap I baru dilaksanakan untuk 10 kabupaten, tujuh di antaranya sudah memasukkan persyaratan, sementara tiga lainnya belum sama sekali atau nihil.
"Tiga Pemda tersebut yakni Kampar, Bengkalis dan Indragiri Hilir masih nihil," tutur dia.
Minimnya realisasi Dana Desa tahap I di Riau dikarenakan persyaratan yang diharuskan untuk pengucuran anggaran tersebut oleh pemerintah daerah lambat atau belum sama sekali dipenuhi.
Padahal pemerintah pusat untuk tahun ini sudah menyikapi memudahkan peraturan untuk syarat pencairan DD dibanding tahun sebelumnya.
Dengan tujuan agar mendorong percepatan penggunaannya sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah.
"Untuk tahun ini penyaluran sudah diupayakan dipercepat sejak Januari langsung dapat disalurkan ke Pemda yang memenuhi syarat penyaluran, " tuturnya.
Selain itu ditambahkan dia persyaratan penyaluran juga lebih mudah untuk tahap I ini hanya perda APBD dan Perkada mengenai rincian Dana Desa.
"Jadi sangat tergantung pada Pemda untuk menyelesaikan persyaratan penyaluran, " imbuhnya lagi.
Namun, pihaknya akan terus mendorong dan memantau proses tiap bulan.
"Kami akan monitoring langsung dalam bulan ini untuk mendorong agar dana tersebut dapat segera di manfaat kan, " pungkasnya.(lipo*3/ant)