Jelang Ramadan, DPRD Himbau Dinas-dinas Terkait Untuk Pantau Kebutuhan Pokok
Rabu, 04 April 2018 | 16:16:43 WIB
Ketua DPRD Riau, Septina Primawati/LIPO
Pekanbaru, LIPO - Kian dekatnya momen bulan Ramadhan, membuat kebutuhan bahan pokok bakal meningkat. Hal tersebut mesti segera direspon dengan seksama oleh dinas terkait. Demikian dikatakan Ketua DPRD Riau, Septina Primawati, Rabu (4/4/2018).Sebagaimana diketahui bulan Ramadhan akan dimulai pada pertengahan Mei mendatang.
Menurut Septina, selain nantinya memastikan kesiapan stok kebutuhan pokok. Dinas-dinas terkait juga dituntut melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan.
"Stok bahan pokok harus mencukupi jelang Ramadan. Pengawasan juga dilakukan, terlebih kemarin ada temuan cacing dalam sarden," jelasnya kepada LIPO di Bilangan Arifin Ahmad.
Adapun, bulan Ramadhan memang kerap menaikkan jumlah konsumsi masyarakat terhadap komoditi-komoditi seperti beras, gula pasir, daging dan tepung terigu. Kendati begitu, selain komoditi-komoditi tersebut kebutuhan masyarakat terhadap produk yang lain juga mesti disikapi.Politisi Golkar itu mencontohkan, bagaimana perlunya pemantauan terhadap kesedian gas LPG.
"LPG 3 Kg itu kan peranya juga vital, termasuk kebutuhan pokok. Jadi juga dipantau ketersediannya," imbuh politisi dari dapil Indragiri Hilir itu .
Untuk diketahui, harga kebutuhan pokok jelang dan selama bulan Ramadan rentan menaiki kenaikan. Hal itu dipicu oleh tindakan pedagang maupun distributor yang menimbun barang. Sebagai gambaran, tahun lalu jelang Ramadan di Pekanbaru, harga bawang putih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Komoditi ini dipasarkan Rp 55 ribu perkilo dari harga normal yang mencapai Rp 35 ribu perkilo.
Terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Mansur, menyatakan pihaknya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) dengan Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) dalam waktu dekat.
"Kita akan rapat dengan mereka. Nanti juga akan kita tanyakan soal itu (kesiapan menyambut bulan Ramadan). Termasuk membahas sanksi yang diterapkan kalau seandainya ada pelanggaran yang dilakukan distributor," tukas politisi PKS itu. (lipo*15)