PEKANBARU, LIPO - Sejumlah ruas jalan di provinsi Riau rusak. Tak sedikit terjadi kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang. Namun pemerintah tak kunjung melakukan perbaikan.
Sudah tahu banyak jalan yang rusak, alokasi anggaran perbaikan dan peningkatan jalan di APBD Riau 2019 pun minim. Hal ini dibenarkan oleh anggota Komisi V DPRD Riau, T Nazlah.
Sekretaris DPW PPP Riau ini mengatakan, pihaknya tidak mau saling menyalahkan dengan eksekutif atau Pemprov Riau mengenai jalan rusak tersebut. Pemprov sebagai pengambil kebijakan memiliki kewajiban menjalankan fungsinya .
"Pemeliharaan jalan masih minim anggaran, padahal dewan sudah menyampaikan ke Bapeda mengenai keluhan jalan ini. Kita sudah usulkan juga agar ada dana talangan untuk pemeliharaan jalan, akan tetapi etapi alokasinya tetap kecil," kata Nazlah.
Di sisi lain, sebut Nazlah, di lapangan masih banyak aturan yang dilanggar. Seperti, truk bertonase besar pemakai jalan yang tidak memenuhi ketentuan. Pemerintah membiarkan atau tidak ada sanksi tegas sehingga memperparah kerusakan jalan.
"Anggaran pemeliharaan dan perawatan jalan yang dialokasikan Pemprov Riau tahun lalu sangat minim. Sebab APBD Riau banyak tersedot untuk pembangunan kantor instansi vertikal," ujarnya lagi.
Alokasi dana perawatan dan pemeliharaan jalan hanya berkisar puluhan miliar yang tidak jauh berbeda dengan tahun ini. Padahal, sebut Nazlah, ruas jalan provinsi 3.100 KM, biaya perawatan tersebut dilai kurang.(lipo*3/ckp)
Sudah tahu banyak jalan yang rusak, alokasi anggaran perbaikan dan peningkatan jalan di APBD Riau 2019 pun minim. Hal ini dibenarkan oleh anggota Komisi V DPRD Riau, T Nazlah.
Sekretaris DPW PPP Riau ini mengatakan, pihaknya tidak mau saling menyalahkan dengan eksekutif atau Pemprov Riau mengenai jalan rusak tersebut. Pemprov sebagai pengambil kebijakan memiliki kewajiban menjalankan fungsinya .
"Pemeliharaan jalan masih minim anggaran, padahal dewan sudah menyampaikan ke Bapeda mengenai keluhan jalan ini. Kita sudah usulkan juga agar ada dana talangan untuk pemeliharaan jalan, akan tetapi etapi alokasinya tetap kecil," kata Nazlah.
Di sisi lain, sebut Nazlah, di lapangan masih banyak aturan yang dilanggar. Seperti, truk bertonase besar pemakai jalan yang tidak memenuhi ketentuan. Pemerintah membiarkan atau tidak ada sanksi tegas sehingga memperparah kerusakan jalan.
"Anggaran pemeliharaan dan perawatan jalan yang dialokasikan Pemprov Riau tahun lalu sangat minim. Sebab APBD Riau banyak tersedot untuk pembangunan kantor instansi vertikal," ujarnya lagi.
Alokasi dana perawatan dan pemeliharaan jalan hanya berkisar puluhan miliar yang tidak jauh berbeda dengan tahun ini. Padahal, sebut Nazlah, ruas jalan provinsi 3.100 KM, biaya perawatan tersebut dilai kurang.(lipo*3/ckp)