PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah mempersiapkan pembentukan tim panitia seleksi (Pansel) untuk pengisian jabatan eselon II yang kosong di lingkungan pemerintah setempat.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi Senin (11/3/2019). Dia mengatakan untuk pengisian tetap melalui proses open bidding atau seleksi terbuka.
"Prosesnya open bidding, untuk tim Pansel lagi dipersiapkan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau.
Ahmad Hijazi menyampaikan, untuk pengisian enam jabatan eselon II yang kosong, gubernur Riau tak perlu menunggu waktu enam bulan masa kepemimpinannya.
"Untuk mengisi kekosongan tak perlu menunggu 6 bulan. Karena arahan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) seperti itu, dan Direktur Kelembagaan dan SDM Kemendagri juga sudah ketemu dengan pak gubernur dan saya," katanya.
Meski diperbolehkan, lanjut Ahmad Hijazi, pengisian jabatan eselon II tersebut harus melalui proses pemberitahuan Kemendagri.
"Tapi secara lisan mereka (Kemendagri) sudah mengizinkan. Kalau aturan yang 6 bulan itu kalau ada jabatannya, tapi kalau kosong boleh, tak perlu menunggu sampai 6 bulan," pungkasnya.(lio*3/ckp)
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi Senin (11/3/2019). Dia mengatakan untuk pengisian tetap melalui proses open bidding atau seleksi terbuka.
"Prosesnya open bidding, untuk tim Pansel lagi dipersiapkan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau.
Ahmad Hijazi menyampaikan, untuk pengisian enam jabatan eselon II yang kosong, gubernur Riau tak perlu menunggu waktu enam bulan masa kepemimpinannya.
"Untuk mengisi kekosongan tak perlu menunggu 6 bulan. Karena arahan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) seperti itu, dan Direktur Kelembagaan dan SDM Kemendagri juga sudah ketemu dengan pak gubernur dan saya," katanya.
Meski diperbolehkan, lanjut Ahmad Hijazi, pengisian jabatan eselon II tersebut harus melalui proses pemberitahuan Kemendagri.
"Tapi secara lisan mereka (Kemendagri) sudah mengizinkan. Kalau aturan yang 6 bulan itu kalau ada jabatannya, tapi kalau kosong boleh, tak perlu menunggu sampai 6 bulan," pungkasnya.(lio*3/ckp)