PEKANBARU, LIPO - Gubernur Riau Syamsuar akan mengumpulkan bupati/walikota se-Riau guna membahas program prioritas dan persoalan yang dihadapi daerah, guna mencari solusi atas permasalahan yang ada.
Demikian disampaikan Syamsuar saat menghadiri syukuran dan silahturahmi yang digelar oleh tokoh masyarakat Kampar H Sopiyan di Dusun Merbau RT 001 RW 002, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Senin (8/4/2019).
"Nanti kita kumpulkan bupati/walikota membahas persoalan yang dihadapi daerah. Sehingga permasalahan ini bisa bersama-sama ke pusat untuk bisa mendapatkan jalan keluar," katanya.
Menurutnya untuk membangun daerah program prioritas harus ditetapkan di setiap kabupaten/kota. Sebab pembangunan infrastruktur tidak hanya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau, tapi juga bisa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Misalnya jalan. Mana jalan-jalan di kabupaten/kota yang masuk skala prioritas harus didata oleh kepala daerah. Sehingga, nantinya bisa menggunakan APBD atau APBN. Itu tergantung kepala daerahnya," ujarnya.
"Semua kabupaten/kota ingin daerahnya dibangun. Tapi tidak bisa sekaligus semuanya, tapi bertahap. Makanya perlu didata mana program prioritas daerah," pungkasnya.(lipo*3/ckp)
Demikian disampaikan Syamsuar saat menghadiri syukuran dan silahturahmi yang digelar oleh tokoh masyarakat Kampar H Sopiyan di Dusun Merbau RT 001 RW 002, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Senin (8/4/2019).
"Nanti kita kumpulkan bupati/walikota membahas persoalan yang dihadapi daerah. Sehingga permasalahan ini bisa bersama-sama ke pusat untuk bisa mendapatkan jalan keluar," katanya.
Menurutnya untuk membangun daerah program prioritas harus ditetapkan di setiap kabupaten/kota. Sebab pembangunan infrastruktur tidak hanya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau, tapi juga bisa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Misalnya jalan. Mana jalan-jalan di kabupaten/kota yang masuk skala prioritas harus didata oleh kepala daerah. Sehingga, nantinya bisa menggunakan APBD atau APBN. Itu tergantung kepala daerahnya," ujarnya.
"Semua kabupaten/kota ingin daerahnya dibangun. Tapi tidak bisa sekaligus semuanya, tapi bertahap. Makanya perlu didata mana program prioritas daerah," pungkasnya.(lipo*3/ckp)