LIPO - Niat hati Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA) mengelola saham 39 persen Blok Rokan, dipertanyakan Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi.
Ia mempertanyakan tujuan LAM ikut serta dalam mengelola Blok Rokan dan mamfaat atau kontribusi ke daerah.
"Memang benar upaya tersebut adalah upaya mengangkat batang terendam. Namun, ini harus jelas dulu, kita bicara meningkatkan PAD atau person. Kalau BUMA yang dimajukan apakah Pemda Riau punya saham atau tidak. Kalau punya saham kan ada PAD. Tapi kalau Pemda tak punya saham, saya tak tahu caranya BUMA berkontribusi ke daerah. Maka ini harus dipisahkan dulu antar PAD dan LAM," katanya, Senin (15/2/2021).
Kalau memang LAM bergerak murni swasta, kata Husaimi, berarti tidak akan ada PAD yang masuk untuk daerah, dan tak ada bicara Riau.
"Itu boleh-boleh saja, tapi LAM dapat apa, Riau dapat apa, jadi masyarakat tak akan berpersepsi macam-macam. Kalau memang murni bisnis ya murni bisnis, tak bicara PAD Riau bertambah, Nah, BUMA ini mau tidak kerja sama dengan BUMD Riau. Katanya SDM kita hebat. Apa yang diucap itu harus sama dengan yang dipraktikkan, jangan bicara ini, tujuannya lain," jelasnya lagi.
Politisi PPP ini mengatakan, di undang-undang perseroan, BUMD harus berbadan hukum dan jelas pemegang sahamnya. Ia pun mempertanyakan siapa saja pemegang saham BUMA milik LAM.
"Karena saat ini belum pernah terekspos. Harusnya LAM ekspose lah pemegang sahamnya. Jadi tujuannya jelas. Person, Riau, atau kepentingan masyarakat untuk tenaga kerja," terangnya. (*1/***)