PEKANBARU, LIPO - Meskipun pihak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menyatakan bahwa rentetan tewasnya sejumlah Tenaga Kerja (Naker) di wilayah kerjanya bukan termasuk kecelakaan kerja, namun pihak DPRD Riau tetap ngotot minta PT PHR harus diaudit total.
Pernyataan itu disampaikan anggota DPRD Riau, Sugianto. Menurutnya, pihak PT PHR selama ini terkesan tidak transparan dan tertutup. Bahkan, kata Sugianto, peristiwa tewasnya senyumlah naker tersebut tidak dilaporkan ke pihak Disnaker Riau.
"Sudah di ekspos media dan viral, baru mengunjungi Disnaker Riau, itu pun mereka tetap menyangkal naker tewas bukan termasuk kecelakaan kerja," kata Sugianto, Selasa (27/12/22).
Padahal kata Sugianto, hasil investigasi tim pengawas Disnaker Riau menyimpulkan naker tewas tersebut masuk kategori kecelakaan kerja.
"Masih saja mengelak, makanya nanti akan kita panggil lagi pihak PHR itu," Tegas Sugianto.
"Kemarin sudah dipanggil dan kesepakatan dengan Dinas untuk mengaudit total PHR atas keteledoran mereka dan akan memanggil kembali Top Managementnya," jelas Sugianto lagi.
Sugianto menganggap ketidakhadiran Top Management saat pertemuan beberapa waktu yang lalu sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD Riau.
"Keduanya (Jave dan Fery) nggak hadir sehingga mereka akan kita panggil kembali," tegas Sugianto.
Kembali ditegaskan Sugianto, bahwa pihak PT PHR selama ini tidak transparan dan selalu tertutup terkait naker tewas tersebut.
"Bukan cuman 5 yang meninggal tapi lebih dari itu, dan ditutup-tutupi pihak PHR, karena mereka nggak mau ini menjadi borok ketidakmampuan para petinggi dalam menjalankan tugas sebagai pegawai PHR," pungkas Politisi PKB ini. (*1)