LIPO - Usai menerima kunci satu unit mobil mewah dari Pemerintah Provinsi Riau, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau langsung diterpa isu miring. Berbagai anggapan tajam pun mengarah kepada korps baju coklat tersebut. Pemberian mobil listrik mewah tersebut diduga sebagai upaya pelemahan.
Menepis isu tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Supardi, dengan tegas membantah semua asumsi liar di tengah masyarakat lancang kuning saat ini. Ia menegaskan, meskipun pihaknya memperoleh hibah mobil listrik Jenis Toyota bZ4X, pemberian mobil seharga Rp1,3 miliar, itu tidak akan mampu merubah independen Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi akan tetap bekerja dengan baik dalam menciptakan pemerintahan bersih dari korupsi.
"Mobil hibah itu tidak akan mempengaruhi kinerja kejaksaan," kata Supardi melalui Kasi Penkum, Bambang Heripurwanto, Selasa (04/04/23).
Saat disinggung apakah sebelumnya pihak Kejaksaan pernah mengajukan permohonan bantuan mobil listrik kepada Pemprov Riau, Bambang menegaskan tidak pernah mengajukan hal itu. Oleh karena itu kata Bambang, pemberiaan mobil bernilai fantastis tersebut tidak akan mempengaruhi independensi kejaksaan dalam melaksanakan tugas.
"Mobil mewah itu tidak akan mengurangi semangat dan independensi Kejaksaan Tinggi Riau dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya," tegas Bambang.
Bambang sekali lagi menegaskan, Kejaksaan Tinggi Riau akan selalu menjaga berkomitmen menjaga integritas institusi.
"Kejaksaan Tinggi Riau berkomitmen menjaga integritas dan kinerjanya di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.
Untuk diketahui, Pemprov Riau membeli 8 unit mobil listrik jenis Toyota bZ4X dengan menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Riau 2023 senilai Rp. 10.4 miliar. Untuk harga 1 unit, mobil mewah tersebut dibandrol Rp. 1,3 miliar.
Salah satu pejabat yang menerima mobil dinas tersebut adalah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Dr Supardi.
Selain Kajati, mobil listrik itu disiapkan untuk Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Ketua DPRD Riau, Sekdaprov Riau, Badan Penghubung yang ada di Jakarta dan Forkompimda.
Semenjak mobil mewah tersebut diserahterimakan, komentar miring pun menyeruak ke ruang publik. Gubernur Riau dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat saat ini.
Pembelian mobil mewah tersebut hanya akan menimbulkan kesan menghambur-hamburkan uang keringat rakyat, minim manfaat. Masyarakat menilai, masih banyak kebutuhan dasar yang lebih penting dari sekedar mobil mewah yang akan menimbulkan kecemburuan sosial karena dianggap "hedon". (*1).