Tembilahan,LIPO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 2,138 triliun, Kamis (9/11/2017) malam.
Prosesi penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2018 yang digelar di ruang Banggar Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dilakukan langsung oleh Ketua DPRD H Dani M Nursalam dan para Wakil Ketua DPRD, yakni DR Ferryandi, DR Mariyanto dan DR Syahruddin, serta Bupati HM Wardan.
Hadir saat itu, sejumlah Anggota DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD, serta Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil.
Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam S.Pi M.Si mengatakan, pasca penandatanganan KUA-PPAS ini, pemerintah daerah harus segera mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), untuk selanjutnya bisa kembali dibahas.
"Insya Allah, jika tidak ada halangan pada bulan November ini APBD tahun 2018 sudah kita sepakati. Untuk itu kita minta kepada pemerintah daerah untuk segera mempersiapkan rancangan APBD nya," tutur Dani.
Sementara itu, Bupati Wardan menjelaskan, kesepakatan tersebut diambil setelah dilakukannya pembahasan yang panjang antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, sehingga dengan berbagai macam rekomendasi dan catatan yang diterima, akhirnya KUA-PPAS tahun 2018 dapat disetujui bersama.
"Alhamdulillah setelah kita melakukan pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, KUA-PPAS 2018 dapat kita sepakati. Dan tentunya dalam waktu yang tidak lama akan kita tindak lanjuti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan," katanya.
Bupati Wardan menyebutkan bahwa pada tanggal 27 November 2017 mendatang ditargetkan APBD 2018 rampung dan sudah dapat disepakati bersama. Dengan harapan agar bisa dengan segera disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk dievaluasi.
Terlepas dari itu, Bupati Wardan menyatakan bahwa pembangunan pada tahun 2018 masih memprioritaskan dibidang infrastruktur yang tentunya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti jalan dan jembatan.
"Sedangkan untuk pendidikan, kesehatan dan perkebunan juga tetap menjadi prioritas kita. Bahkan untuk perbaikan kebun kelapa masyarakat yang rusak, untuk tahun depan kita akan ada penambahan alat berat sehingga kerusakan dapat diperbaiki dengan cepat," terangnya. (Adv/DPRD/lipo*7)
GoogleNews
