TEMBILAHAN, LIPO - Sekretaris Daerah (Sekda), Said Syarifuddin membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dalam rangka Percepatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) tahun anggaran 2018, Jumat 21 Desember 2018.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah ini, diikuti sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta pengurus barang di lingkungan Pemkab Inhil dan undangan lainnya, dengan menghadirkan narasumber dari Pejabat BPKAD Provinsi Riau dan Kabupaten Inhil.
Adapun tujuan dari kegiatan tersebut, untuk mengefektivitas sistem pengendalian intern pemerintah daerah terhadap Penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2018, peningkatan komitmen bersama jajaran OPD di lingkungan Pemkab Inhil dalam mempercepat penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Inhil tahun anggaran 2018, peningkatan kualitas laporan keuangan Pemkab Inhil dengan mempertahankan penilaian opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Apalagi sebagaimana diketahui bahwa Laporan Keuangan Pemkab Inhil pada tahun 2016 dan 2017 telah mendapat prediket opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
"Perolehan opini WTP dan penghargaan yang diterima bukanlah merupakan tujuan akhir, namun kami memaknai bahwa opini WTP dan penghargaan tersebut merupakan suatu media untuk bisa mengelola keuangan daerah menjadi semakin lebih baik lagi dari waktu ke waktu," ujar Sekda.
Tujuan akhir Pemkab Inhil, lanjut Seksa, yaitu memberikan pengelolaan keuangan yang baik terutama sebagai penanggung jawab keuangan daerah, untuk bisa mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, sehingga seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipercayakan kepada pihaknya bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(lipo*7)
Kegiatan yang digelar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah ini, diikuti sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta pengurus barang di lingkungan Pemkab Inhil dan undangan lainnya, dengan menghadirkan narasumber dari Pejabat BPKAD Provinsi Riau dan Kabupaten Inhil.
Adapun tujuan dari kegiatan tersebut, untuk mengefektivitas sistem pengendalian intern pemerintah daerah terhadap Penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2018, peningkatan komitmen bersama jajaran OPD di lingkungan Pemkab Inhil dalam mempercepat penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Inhil tahun anggaran 2018, peningkatan kualitas laporan keuangan Pemkab Inhil dengan mempertahankan penilaian opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Apalagi sebagaimana diketahui bahwa Laporan Keuangan Pemkab Inhil pada tahun 2016 dan 2017 telah mendapat prediket opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
"Perolehan opini WTP dan penghargaan yang diterima bukanlah merupakan tujuan akhir, namun kami memaknai bahwa opini WTP dan penghargaan tersebut merupakan suatu media untuk bisa mengelola keuangan daerah menjadi semakin lebih baik lagi dari waktu ke waktu," ujar Sekda.
Tujuan akhir Pemkab Inhil, lanjut Seksa, yaitu memberikan pengelolaan keuangan yang baik terutama sebagai penanggung jawab keuangan daerah, untuk bisa mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, sehingga seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipercayakan kepada pihaknya bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(lipo*7)
GoogleNews
.jpeg)
