LIPO - Rencana Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinetnya mendapat dukungan dari AZ Law & Conflict Resolution.
Direktur AZ Law & Conflict Resolution, Ahmad Zazali, menyambut baik rencana Jokowi tersebut agar program pemerintah dapat berjalan efektif tidak terkungkung oleh kepentingan politik 2024.
Menurut Ahmad, salah satu menteri yang harus dievaluasi adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ahmad menilai, kinerja lembaga dibawah kepemimpinan Siti Nurbaya ini masih jauh dari harapan dalam menjalankan mandat nawacita Jokowi.
Sejumlah alasan pun disampaikan Ahmad Zazali kenapa Siti Nurbaya layak dipertimbangkan dievaluasi dan diganti.
Pertama, menyoal pelaksanaan mandat UUCK Pasal 110A/110 B dan PP 24/2021, terkait penyelesaian usaha tanpa izin dalam kawasan hutan yang dinilainya tidak transparan.
"Saat ini di ada 3,3 juta ha hutan diduga dikelola usaha tanpa izin (1,4 jt ha di Riau) . Kegiatan usaha terluas perkebunan kelapa sawit dan tambang," jelas Ahmad Zazali yang juga Sekretaris DPP Pemuda Bravo Lima (organisasi sayap DPP Pejuang Bravo Lima).
"Ada dugaan kuat penyelesaian usaha tanpa izin dalam kawasan hutan ini digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu," jelasnya lagi dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (24/12/22).
Ia juga menilai, KemenLHK di bawah kepemimpinan SN juga gagal mencapai target 12,7 juta hektar hutan diberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial.
"Hingga saat ini baru tercapai sekitar 5jt hektar, KLHK masih jauh dari mandat nawacita jokowi," katanya.
Selain itu, dia menganggap Menteri LHK juga tidak bersahabat dengan pelaku usaha, dan memberikan kontribusi yang minim terhadap pendapatan negara.
"Sejak 2017 hingga 2021, secara rerata sektor kehutanan hanya menyumbang 0,6%-0,7% terhadap PDB. Pada 2021 misalnya, data Kementerian Keuangan mencatatkan kinerja penerimaan sektor kehutanan hanya senilai Rp112 triliun, atau 0,66% dari PDB Indonesia," urainya.
Dengan demikian kata Ahmad, kinerja Men-LHK layak untuk dievaluasi dan diganti agar visi dan misi Jokowi diujung pemerintahannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat, disamping itu iklim investasi pengusaha bisa terjaga.
Sebelumnya Presiden Jokowi wacanakan reshuffle kabinet. Jokowi telah memberi kode halus berupa sinyal wacana dirinya akan melakukan reshuffle atau merombak kabinet Indonesia Maju.
Wacana tersebut sontak menyita perhatian publik lantaran Jokowi kini tengah memasuki masa-masa akhir pemerintahannya tetapi masih memberi ruang untuk perombakan kabinet.
Menanggapi wacana reshuffle tersebut, Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat memberikan dua sosok yang paling terancam akan wacana perombakan tersebut.
Djarot membidik sosok Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang selama ini menjadi pusat evaluasi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada, satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot dikutip dari suara.com pada Jumat (23/12/2022).
Djarot melihat reshuffle tersebut sebagai intervensi terhadap kinerja menteri yang ternyata sempat impor di tengah program swasembada pangan.
"Justru harusnya pemerintahnya Intervensi dong, jangan sampai saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang sakit petani," pungkasnya (*1)
GoogleNews
