LIPO - Sedikitnya 23 pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru diketahui belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022. Sementara, batas penyampaian LHKPN tersebut telah berakhir 31 Maret 2023.
Hal patut menjadi perhatian Pj Wako Pekanbaru, Muflihun agar tidak menimbulkan dugaan liar di tengah masyarakat.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru Fabillah Sandy, ketika dikonfirmasi wartawan tidak menampik perihal tersebut. Meskipun Ia masih merahasiakan identitas pejabat yang dinilai tidak patuh tersebut, namun Ia membeberkan jumlah pejabat yang belum menyampaikan LHKPN tersebut.
"Data per 4 April 2023, masih ada 23 yang belum melaporkan harta kekayaannya," ujar Fabillah Sandy, Rabu (12/4/2024).
Bahkan, katanya lagi, ada salah satu pejabat eselon II, merupakan Kepala OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru, juga belum menyampaikan laporan LHKPN.
"Dari 23 pejabat ini salah satunya adalah Kepala OPD di salah satu Dinas di Kota Pekanbaru," imbuhnya.
Saat disinggung alasan para pejabat itu belum menyampaikan LHKPN nya, Ia mengatakan pada umumnya alasan mereka lupa melaporkan. Padahal katanya, jauh-jauh hari sudah disampaikan imbauan agar bisa segera melakukan laporan, namun masih saja ada pejabat yang belum mengindahkan.
Dikatakan Fabillah Sandy, pihaknya masih memberikan waktu satu bulan lagi kepada para pejabat tersebut untuk melaporkan LHKPN nya. Dan jika dalam waktu sebulan ini tidak juga melaporkan, maka akan ada sanksi yang diberikan.
"Tentu kita mempertimbangkan banyak hal, dan tetap mengimbau akan segera melaporkan LHKPN pada batas waktu yang sudah ditentukan. Kita berikan tambahan waktu satu bulan lagi. Kalau tetap tak melaporkan, ada ada sanksi yang diberikan," ucapnya.
"Namun tentunya yang sudah melapor sebelum 31 Maret lalu berarti kepatuhannya bagus." ucapnya. (*1/CKP)
GoogleNews
