JAKARTA, LIPO - Dalam akan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Pj Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto secara langsung menghadiri Rapat Koordinasi terkait Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa-Idul Fitri 2024.
Kegiatan ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Kempinski Jakarta, Senin (04/03).
Pertemuan secara nasional tersebut bertujuan sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan pada bulan ramadhan. Sehingga momen HBKN 2024 ini dapat di waspadai bersama agar menjaga tingkat inflasi yang terkendali.
Dikatakan Mendagri Tito Karnavian, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.1.2/510/SJ tentang pengendalian harga dan stok pangan di daerah terdapat berbagai poin penting. Hal ini seperti menjamin kelancaran gerakan pangan murah dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Kemudian melakukan distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit serta memperkuat kerja sama antardaerah, Forkopimda, hingga Pemerintah Pusat melalui TPID dan satuan tugas ketahanan pangan untuk menjamin ketahanan pangan.
Dirinya menambahkan, untuk melaksanakan pengendalian tersebut tentu terdapat berbagai langkah-langkah penting yang harus di perhatikan yakni ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok serta stabilitas keamanan selama HBKN dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar. Tak hanya itu saja perlu juga dilakukan peninjauan dan koordinasi penetapan kebijakan tarif daerah.
“Ketika harga-harga naik atau langka perlu kita jaga, ini sangat berkorelasi dengan situasi keamanan. Tolong kita jaga agar masyarakat khususnya yang beragama islam dapat menjalankan ibadah ramadhannya dengan baik, hindari potensi gejolak yang memancing situasi apalagi berhubungan politik identitas keagamaan. Kemudian kita harus menjaga arus mudik dan arus balik,” katanya.
Dijelaskan, setiap pihak harus dapat mencari balance antara menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen. Karena negara kita adalah juga sebagai memproduksi sekaligus konsumsi.
“Kita Indonesia jika harganya terlalu murah sekali kasihan petani dan penghasil lainnya. Termasuk pengusaha yang memproduksi serta nelayan. Sebaliknya kalau misalnya harganya tinggi sekali masyarakat menjerit karena tidak terjangkau harganya. Oleh karena itu kita harus membalance angka inflasinya terkendali menyenangkan kedua-duanya, tersenyum dua-duanya,” jelasnya.
Mendagri Tito mengimbau, usai dari rapat koordinasi nasional ini agar pemerintah daerah dapat menggelar rakor bersama pihak terkait. Dirinya juga berpesan Pemda juga bisa berhati-hati dalam menaikkan pajak dan retribusi, supaya tidak memberatkan masyarakat.
“Pada tingkat pusat kita bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan di daerah kita minta setelah ini juga nanti teman-teman Gubernur bisa melakukan rapat untuk mengendalikan inflasi daerah masing-masing sesuai dengan permasalahan masing-masing wilayah. Rekan-rekan Bupati/Walikota juga silahkan koordinasi dengan Forkopimda dan pengusaha,” imbaunya.
“Semuanya kita lakukan demi masyarakat tersedia barang pokok dan juga harga dapat terjangkau. Tujuannya itu supaya masyarakat tenang dan tolong untuk rekan-rekan di daerah di situasi seperti ini hati-hati betul jangan menaikkan pajak dan retribusi yang tidak perlu yang akan memberatkan rakyat,” pungkasnya.*****
GoogleNews
