LIPO - Pemerintah Provinsi Riau berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru untuk mengelola aset Hotel Aryaduta Pekanbaru.
Langkah ini diambil karena kontrak pengelolaan hotel tersebut akan berakhir pada 2024, dan Pemprov Riau memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan pihak pengelola sebelumnya.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edy Basri, usai menggelar rapat dengan Asisten II Setdaprov Riau dan Biro Ekonomi pada Senin 16 Desember 2024.
Dalam rapat tersebut, terdapat kekeliruan pernyataan Pj Gubernur Riau yang menyebut kontrak Aryaduta diputus, padahal kenyataannya kontrak telah berakhir.
“Tahun ini kontraknya berakhir dan kita akan mencari pihak ketiga atau membentuk BUMD baru untuk mengelola aset tersebut. Yang terpenting pengelolaan ini bisa menghasilkan profit signifikan. Jangan seperti sebelumnya, dividen hanya Rp200 juta setahun, itu sangat kecil,” ujar Edy Basri.
Menurutnya, Hotel Aryaduta adalah aset pemerintah Riau yang memiliki potensi besar, namun pengelolaannya selama ini dinilai kurang optimal. “Hotel sebesar itu seharusnya bisa memberikan keuntungan lebih besar, apalagi jika dibandingkan dengan hotel kecil yang justru bisa mencetak profit signifikan,” katanya.
Edy menambahkan, jika BUMD baru yang ditunjuk, maka harus diberikan target yang wajar untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kondisi APBD Riau yang mengalami defisit. “Kita butuh tambahan APBD, yang saat ini bisa mencapai lebih dari Rp10 triliun. Selain itu, kita juga harus berupaya maksimal mengejar proyek APBN untuk Riau,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga menyoroti kinerja BUMD lain seperti PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). “SPR diberikan estimasi keuntungan Rp12 miliar, tapi realisasinya hanya Rp2 miliar. Ini jauh dari harapan. Modal dan keuntungan harus seimbang, jika tidak, harus ada evaluasi,” tegas Edy.
Ia menekankan agar BUMD dikelola oleh tenaga profesional dan bukan hanya diisi oleh orang-orang dekat gubernur. “BUMD seharusnya menjadi mesin penghasil PAD yang signifikan, bukan malah menjadi beban. Kita butuh orang yang profesional untuk memastikan perusahaan daerah ini berjalan optimal,” pungkasnya.
GoogleNews
.jpeg)
