PEKANBARU, LIPO - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengancam akan mencabut izin operasional pangkalan gas elpiji yang terbukti melakukan permainan harga dan praktik oplosan.
Hal ini disampaikan Bahlil saat melakukan kunjungan kerja ke Riau untuk mengecek sejumlah pangkalan gas elpiji di Pekanbaru, menyusul laporan kelangkaan gas subsidi 3 kg.
Berdasarkan pantauan liputanoke.com, dalam kunjungannya, Bahlil menyambangi Pangkalan LPG 3 Kg Yusmaniar, di Jalan Tengku Bey Simpang Tiga, Pekanbaru, pada Rabu (05/02/25).
Ia mengapresiasi pangkalan tersebut. Pangkalan gas elpiji tersebut menjual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp18.000 per tabung.
"Alhamdulillah, saya di pangkalan ini hasilnya bagus sekali, dijual Rp18.000. Ini yang pemerintah inginkan," ujar Bahlil, Rabu 5 Februari 2025.
Namun, Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar tersebut juga menemukan adanya praktik penjualan gas elpiji di atas HET oleh sejumlah pengecer.
Menurutnya, beberapa pengecer mendapatkan pasokan gas dari pangkalan lain dengan harga Rp20.000 per tabung, kemudian menjualnya ke masyarakat dengan harga lebih tinggi.
"Ini yang tidak boleh. Kita akan mendata pangkalan-pangkalan seperti ini karena mereka sudah mendapatkan gas dari Pertamina ke agen dengan harga Rp12.750, Agen ke Pangkalan Rp15.000 dari Pangkalan ke Masyarakat sesuai HET yaitu Rp 18.000 ," tegasnya.
Bahlil menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan gas elpiji di Indonesia. Masalah yang terjadi adalah harga gas yang dimainkan oleh oknum nakal. Pemerintah telah memberikan subsidi besar untuk gas elpiji, namun masih ada pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
"Negara tidak boleh kalah. Kita akan membentuk badan khusus untuk mengecek dan mengawasi pengelolaan serta penyaluran gas elpiji hingga tuntas. Jika ada pangkalan nakal, izinnya akan dicabut. Jangan sampai masyarakat disengsarakan," jelasnya.
Bahlil mengungkapkan, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp36.000 per tabung gas elpiji 3 kg. Namun, masih ada penjualan gas di atas HET yang mencapai lebih dari Rp20.000 per tabung.
"Ini pemaksaan. Sudah banyak penangkapan terkait praktik oplosan. Harapan kami, jangan sampai terjadi kelangkaan. Saat ini, stok gas elpiji kita cukup, tidak ada kekurangan. Subsidi yang diberikan negara mencapai Rp97 triliun. Masyarakat harus bisa membeli gas sesuai HET, yaitu Rp18.000," tegasnya.
Selain itu, Bahlil menyatakan bahwa subsidi gas elpiji tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan industri atau praktik oplosan.
"Subsidi ini untuk rakyat, bukan untuk oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi," tandasnya.
Sementara itu, terkait penggunaan gas elpiji untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Bahlil menyatakan akan membuat aturan khusus.
"UMKM juga perlu diperhatikan, tetapi aturannya akan berbeda dengan konsumsi rumah tangga," ujarnya.
Dalam kunjungan Bahlil ke Pekanbaru hadir juga anggota DPR RI dapil I Riau, Iyeth Bustami.*****
GoogleNews
.jpeg)
