PEKANBARU, LIPO - Kabar mengenai percepatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah periode Januari-Februari 2025 akhirnya mendapat respons dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru, Abu Bakar, yang menyoroti komitmen Kementerian Agama (Kemenag) agar realisasi pencairan benar-benar sesuai target.
Menurut Abu Bakar, keterlambatan pencairan TPG bukanlah isu baru. Ia mengingatkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pencairan tunjangan bagi guru madrasah sering mengalami kendala, mulai dari ketidaksesuaian data hingga keterlambatan teknis administratif.
Oleh karena itu, ia meminta agar langkah percepatan yang dijanjikan Kemenag benar-benar dapat terealisasi dan tidak hanya sekedar wacana.
“Kami mengapresiasi langkah akselerasi yang tengah dilakukan Kemenag, namun jangan sampai ini hanya janji tanpa kepastian. Guru madrasah sudah cukup lama menghadapi ketidakpastian soal pencairan tunjangan. Mereka punya hak untuk mendapatkan tunjangan tepat waktu,” tegas Abu Bakar, Kamis (06/05/25).
Abu Bakar juga menekankan pentingnya validasi data yang menjadi salah satu faktor utama dalam kelancaran pencairan TPG.
Ia meminta agar aplikasi EMIS GTK yang digunakan sebagai basis data dapat dioptimalkan sehingga tidak ada lagi kendala teknis yang menghambat hak para guru madrasah.
“Kami berharap seluruh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan pihak terkait di daerah juga bergerak cepat dalam menyesuaikan data guru. Jangan sampai guru menjadi korban akibat kelalaian administrasi,” tambahnya.
DPRD Pekanbaru, kata Abu Bakar, akan terus memantau proses ini dan siap mengawal aspirasi para guru jika terjadi kendala di lapangan.
Ia pun meminta agar Kemenag transparan dalam setiap tahapan pencairan dan segera memberikan solusi jika terdapat kendala yang berpotensi menunda pencairan tunjangan.
Sementara itu, berdasarkan pernyataan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag, Thobib Al-Asyhar, saat ini Kemenag tengah melakukan akselerasi pencairan dan menargetkan tunjangan dapat cair pada akhir Maret 2025.
Namun, langkah ini masih bergantung pada kecepatan penyesuaian data yang dilakukan oleh setiap daerah sebelum batas akhir 15 Maret 2025.*****
GoogleNews
.jpeg)
