PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, meminta seluruh aset milik pemerintah provinsi dikelola secara produktif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikannya menanggapi laporan Kabid Diaspora mengenai anggaran perawatan gedung sebesar Rp55 miliar.
"Logikanya, wajar tidak Rp1 miliar per tahun untuk aset senilai lebih dari Rp1 triliun? Ada 14 unit gedung potensial, tapi dikelola pakai apa? Saya harap Kadispora berpikir secara logis," ujar Edi Basri, Senin 21 April 2025.
Ia menekankan bahwa tujuan pengelolaan aset, termasuk gedung-gedung pemerintah, adalah untuk menghasilkan PAD, terutama saat kondisi keuangan daerah membutuhkan tambahan anggaran. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, retribusi dari aset tersebut berpotensi menghasilkan Rp100 miliar per tahun atau sekitar 10% dari total nilai aset.
"Anggaran Rp55 miliar sudah diajukan untuk perbaikan, tapi kenapa tidak bisa menghasilkan pendapatan? Masak aset sebesar itu tidak memberikan kontribusi?" tegasnya.
Edi Basri juga mendorong perbaikan tata kelola aset, termasuk evaluasi kelemahan yang ada. Ia menegaskan agar tidak ada sikap ngotot dalam pengelolaan aset dan pihaknya berencana menggelar audiensi dengan Gubernur Riau terkait optimalisasi aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kita ingin memastikan aset dan BUMD Riau benar-benar berkontribusi terhadap PAD," pungkasnya.*****