PEKANBARU, LIPO - Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, menyampaikan harapannya agar lahan yang disita negara dan saat ini dikelola oleh PT Agrinas dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, khususnya dengan mengalokasikan minimal 20 persen untuk dikelola oleh warga dalam bentuk koperasi.
Hal tersebut disampaikan Budiman usai melakukan kunjungan ke PT Agrinas guna mendapatkan informasi terkait teknis pengelolaan lahan yang telah diserahkan dari Kementerian melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kepada perusahaan BUMN tersebut.
“Kita ketahui saat ini banyak kawasan di Riau yang sedang ditertibkan. Setelah ditertibkan, lahan tersebut diserahkan ke Kementerian lalu dikelola oleh Agrinas. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang mengelola dan bagaimana mekanismenya,” ujar Budiman, Selasa 2 September 2025.
Budiman menekankan agar tidak ada kerja sama operasional (KSO) yang dilakukan dengan perusahaan atau pihak luar yang tidak berasal dari wilayah tersebut. Ia berharap masyarakat lokal diprioritaskan sesuai amanat undang-undang dan astacita Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar warga sekitar mendapat bagian pengelolaan lahan tersebut.
“Saya harap pengelolaan ini tidak dikerjasamakan dengan pihak luar, tetapi diberikan kepada masyarakat setempat. Minimal 20 persen bisa dikelola oleh koperasi masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Budiman juga mengingatkan agar tidak ada oknum yang memanfaatkan kebingungan masyarakat terkait proses KSO dari pusat. Ia meminta semua pihak terbuka dan melibatkan warga.
Dalam kesempatan yang sama, ia mendorong agar koperasi masyarakat diberdayakan agar hasil pengelolaan lahan benar-benar dirasakan warga.
Tak hanya itu, politisi Gerindra ini juga menyoroti Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan di sekitar wilayah pengelolaan. Ia menilai selama ini banyak perusahaan yang tidak menyalurkan CSR secara optimal dan berharap dengan kehadiran Agrinas dapat menjadi contoh dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat seperti pembangunan seperti masjid dan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya.*****