PEKANBARU, LIPO - DPRD Provinsi Riau melalui Komisi III meminta Gubernur Riau Abdul Wahid untuk mengevaluasi dan mengganti direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak mampu mencapai target kinerja dalam waktu satu tahun masa kerja.
Permintaan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, dalam rapat kerja bersama sejumlah BUMD, seperti Bank Riau Kepri (BRK), PT SPR, dan Jamkrida, kecuali Riau Petroleum, pada Rabu 17 September 2025.
Menurut Abdullah, sejumlah BUMD di Riau masih belum menunjukkan kinerja yang memuaskan meski telah diberikan penyertaan modal yang besar dari pemerintah provinsi. Ia mencontohkan beberapa BUMD yang hingga kini belum mencapai Break Even Point (BEP) meski telah menerima penyertaan modal sebesar Rp120 miliar dalam 15 tahun terakhir.
"Modal sudah Rp120 miliar, yang kembali baru Rp22 miliar secara keseluruhan. Ini sudah 15 tahun. Untuk direktur yang baru, kita beri waktu satu tahun. Kalau tidak ada peningkatan signifikan, lebih baik mundur saja daripada diberhentikan," tegas Abdullah.
Politisi PKS ini menekankan bahwa kegagalan BUMD dalam mencapai target kinerja menjadi penyebab terjadinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau.
"Dengan kondisi APBD saat ini, BUMD yang tidak sehat malah menjadi beban. Kita minta satu tahun ke depan ada perubahan nyata. Kalau tidak, harus ada pertanggungjawaban, karena mereka berani mengambil posisi tersebut," ujarnya.
Abdullah juga meminta Gubernur Riau agar membuat kontrak politik dengan para direksi BUMD terkait target pendapatan yang realistis.
"Target jangan terlalu tinggi, tapi juga jangan terlalu kecil. Kalau sebelumnya hanya Rp2 miliar, sekarang minimal Rp10 miliar. Kalau tidak sanggup, lebih baik uangnya didepositokan di bank daripada digunakan tapi tidak menghasilkan," katanya.
Selain itu, ia menyoroti PT SPR yang telah menerima penyertaan modal sebesar Rp 49 miliar sejak 15 tahun lalu, namun baru mengembalikan sekitar Rp17 miliar.
"Kita harapkan direktur yang baru lebih agresif dan mampu mencapai target yang ditetapkan," tutup Abdullah.*****
GoogleNews
