Jakarta, LIPO - Pemerintah memastikan tidak ada pemotongan anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, seluruh proses penyelenggaraan dan pengawasan program berada di bawah Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang diketuai langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
"Itu rantai pasok, itu yang di bawah koordinasi tim koordinasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Penyelenggaranya tetap Badan Gizi Nasional, sedangkan evaluasi dampak program dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” ujar dia.
Pemerintah menegaskan, komponen pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis terdiri dari tiga bagian utama yang semuanya bersifat at cost atau sesuai harga riil di lapangan.
"Satu, bahan baku. Sifatnya at cost. Berapapun yang dibelanjakan, itu yang kita bayar. Jadi kalau harga naik, atau misalnya harga di Papua lebih tinggi, tetap dibayar sesuai nilai aktual,” jelasnya.
Ia mencontohkan, di daerah tertentu seperti Papua Pegunungan, harga bahan baku per porsi bisa mencapai Rp 100 ribu akibat tantangan distribusi dan geografis.
"Bahkan ada di Papua Pegunungan itu satu porsi bahan bakunya 100 ribu. Jadi bagaimana bisa dipotong?” tegasnya.
Selain bahan baku, terdapat pula biaya operasional yang rata-rata mencapai Rp 3.000 per porsi, dan komponen insentif mitra penyedia yang dikelola secara transparan melalui rekening khusus.
"Kalau kurang ditambah, kalau lebih disimpan dalam rekening. Itu haknya mitra yang bisa diambil setiap hari setelah kegiatan,” katanya.
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis disebut akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan rantai pasok pangan berjalan efektif dan penyaluran tepat sasaran.
Tim Koordinasi di bawah Menko Pangan akan memantau jalannya program secara berkala, sementara Badan Gizi Nasional menjadi pelaksana utama di lapangan.
"Jadi ada tim koordinasi di bawah Menko Pangan untuk mendukung program ini. Penyelenggaranya tetap Badan Gizi Nasional,” ujar dia.
Dengan model pembiayaan at cost dan evaluasi ketat dari Kementerian Kesehatan, pemerintah menargetkan agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan tanpa ada potongan anggaran di setiap rantai pasoknya.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan pelaku UMKM dalam rantai distribusi bahan pangan.
Terkait teknis penyajian makanan, pemerintah juga memberikan batas waktu penyiapan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.
"Untuk makanan yang sangat rentan terhadap basi, harus disiapkan maksimal enam jam dari mulai masak sampai konsumsi,” katanya.
Namun, untuk jenis makanan yang lebih tahan lama seperti susu UHT, tidak berlaku batas waktu yang ketat.
"Susu itu bahkan mungkin tidak perlu disiapkan 12 jam. Susu UHT bisa bertahan hingga satu minggu," kata dia.(***)
GoogleNews
