PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Provinsi Riau, Khairul Umam, mengingatkan seluruh pihak agar tidak bermain-main dengan anggaran yang bersumber dari masyarakat. Hal ini ditekankan setelah adanya operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.
“Jangan sampai anggaran milik masyarakat disalahgunakan. Yang paling penting adalah transparansi, jangan ada niat-niat yang tidak baik untuk masyarakat,” ujar Khairul Umam, Kamis 18 Desember 2025.
Ia menegaskan, DPRD perlu membangun kembali kepercayaan publik dengan memastikan seluruh penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, khususnya pada hal yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Khairul Umam juga menyoroti terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah, termasuk pejabat eselon II.
Ia berharap proses penempatan pejabat dilakukan secara objektif dan profesional, berdasarkan kemampuan serta integritas, bukan karena faktor kedekatan, jasa, atau imbalan tertentu.
“Jabatan itu harus benar-benar diisi oleh orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan memimpin lembaga atau dinas tersebut. Bukan karena membayar, bukan karena jasa, tetapi murni karena kompetensi dan integritas,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengisian jabatan idealnya dilakukan layaknya sistem job posting, di mana setiap calon ditempatkan sesuai dengan keahlian dan bidang yang dikuasainya.
"Dengan demikian, kinerja pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dan profesional, serta kepercayaan masyarakat dapat terus ditingkatkan," tutupnya.*****
GoogleNews
.jpg)
