PEKANBARU, LIPO – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan komitmen Polri untuk menyelesaikan persoalan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) melalui pendekatan kolaboratif, humanis, dan berkeadilan. Upaya tersebut dinilai penting mengingat kompleksitas permasalahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Penegasan itu disampaikan Kapolda Riau dalam rapat koordinasi lintas sektor bersama jajaran TNI, Kodam I/Bukit Barisan melalui Korem 031/Wira Bima, Balai Taman Nasional Tesso Nilo, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya, yang digelar di Pekanbaru, Senin (29/12/2025).
Rapat tersebut menjadi forum awal untuk menyatukan persepsi dan menyusun langkah strategis bersama dalam menangani persoalan TNTN secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Kapolda Riau menegaskan bahwa persoalan di kawasan TNTN tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, konflik yang terjadi memiliki dimensi sosial, historis, dan kemanusiaan yang harus dipahami secara menyeluruh.
“Persoalan TNTN ini bukan hanya soal hukum. Di dalamnya terdapat persoalan sosial, kemanusiaan, dan rasa keadilan masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Karena itu, pendekatannya harus komprehensif dan berimbang,” ujar Irjen Herry.
Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor sebagai kunci utama penyelesaian konflik. Ia mendorong kolaborasi solid antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Balai TNTN, hingga seluruh pemangku kepentingan agar seluruh langkah yang diambil berada dalam satu visi dan tujuan.
“Kita harus bergerak dalam satu frekuensi, satu komitmen, dan satu tujuan. Baik TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga seluruh stakeholder harus bersatu untuk menyelesaikan persoalan TNTN secara tuntas dan berkeadilan,” tegasnya.
Kapolda juga menyoroti pentingnya koordinasi intensif dengan Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta kementerian dan lembaga terkait seperti ATR/BPN. Hal ini dinilai krusial agar setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar yang kuat, terukur, dan berkelanjutan.
Sebagai langkah strategis ke depan, Kapolda Riau mendorong penyusunan peta jalan (roadmap) penanganan TNTN yang komprehensif. Ia menargetkan pada tahun 2026 telah tersedia roadmap yang memuat tahapan penyelesaian, indikator keberhasilan, kebutuhan anggaran, hingga pelibatan personel lintas instansi.
Tak kalah penting, Kapolda juga menekankan pendekatan dialogis dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat. Dialog ini dinilai menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum.
Dalam konteks solusi, Kapolda mendorong penerapan kebijakan yang humanis dan berkeadilan, seperti skema perhutanan sosial, relokasi sukarela yang bermartabat, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Negara harus hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pemberi solusi. Masyarakat harus merasa dilindungi, bukan ditakuti,” tegasnya.
Menutup arahannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa menjaga kelestarian hutan Tesso Nilo merupakan tanggung jawab bersama demi keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi mendatang. Namun di saat yang sama, negara juga berkewajiban menjaga harkat dan martabat masyarakat yang hidup di sekitarnya.
“Persoalan TNTN adalah tanggung jawab kita bersama. Negara harus hadir secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan,” pungkas Kapolda.(***)
GoogleNews
.jpeg)