PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau terus mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan. Komitmen itu dibuktikan melalui peninjauan dan monitoring langsung Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Kamis (9/7/2026).
Monitoring ini bertujuan mengevaluasi dampak layanan berbasis digital terhadap kualitas pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekaligus menjadi langkah memperkuat integrasi sistem digital antar perangkat daerah.
Dalam arahannya, Syahrial Abdi menegaskan transformasi digital harus menghadirkan perubahan nyata, bukan hanya sekedar alat.
"Kemarin kita baru saja mengevaluasi pelayanan publik di Dinkes Riau. Hari ini saya berkunjung ke BKD untuk memetakan layanan internal kepada pegawai di Pemprov Riau," kata Syahrial Abdi.
Menurutnya, digitalisasi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pelayanan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi.
"Setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa layanan berbasis digital yang dikembangkan benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Karena itu, evaluasi secara berkala diperlukan agar berbagai inovasi digital yang telah dibangun dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi," terangnya.
Syahrial menyoroti pentingnya layanan internal untuk ASN. Data Pemprov Riau mencatat jumlah pegawai mencapai 30 ribuan, terdiri dari ASN, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.
"Kenapa hal ini menjadi penting? Sebab jumlah pegawai kita itu mencapai 30 ribuan, baik dari ASN, PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu. Setelah kita petakan tadi, kita ingin layanan kepada ASN ini mudah, murah bahkan tidak berbiaya sama sekali dan ada interaksi layanan, jadi kita satu arah sekarang ini," ucap Syahrial.
Ia berharap transformasi digital memberikan manfaat langsung berupa pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Di sisi lain juga mendukung optimalisasi PAD melalui sistem pelayanan yang tertib, terukur, dan akuntabel.
"Kita berharap seluruh perangkat daerah terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam mengembangkan layanan berbasis teknologi. Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi pondasi dalam mewujudkan birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta daya saing daerah," harapnya.
Kepala BKD Provinsi Riau, Budi Fakhri, menyebut digitalisasi sebagai langkah penting meningkatkan mutu layanan kepegawaian.
"Kita di BKD terus melakukan penguatan berbagai layanan berbasis digital, mulai dari pengelolaan data, sistem administrasi, hingga peningkatan integrasi informasi terkait kepegawaian kita. Upaya ini dilakukan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses, transparan, dan mampu memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi seluruh ASN di lingkup Pemprov Riau," sebut Budi.
Budi menjelaskan, saat ini sejumlah modul sudah aktif di sistem Sigma milik BKD. Di antaranya, seperti bidang PPPK, bidang Mutasi, bidang Pendayagunaan, bidang UPT Penkom, dan Fitur pendukung TTD elektronik, Q&A, pengaduan, broadcast email dan WhatsApp.
"Digitalisasi memberikan peluang besar bagi kita untuk pengumpulan, pengolahan data dan informasi ASN, termasuk sistem bantu pengambilan keputusan, untuk menghadirkan layanan yang semakin efektif dan berorientasi pada kebutuhan pegawai. Oleh sebab itu, kami terus berupaya membangun sistem pelayanan yang terintegrasi agar pegawai kita dapat memperoleh layanan dan informasi yang lebih cepat, nyaman, dan berkualitas," ungkapnya.
Budi menambahkan, kegiatan monitoring dari Sekda menjadi momentum untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi.
"Kita optimistis transformasi teknologi yang berjalan secara berkelanjutan akan semakin memperkuat kualitas data yang diperoleh dan meningkatkan transformasi layanan digital yang bisa diakses dari pimpinan daerah tertinggi seperti Gubernur hingga pegawai biasa," tandasnya.
Dengan integrasi sistem digital yang terus diperkuat, Pemprov Riau menargetkan birokrasi yang lebih adaptif, cepat, dan akuntabel dapat segera terwujud.*****
GoogleNews
