PEKANBARU, LIPO - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau merilis data terbaru mengenai profil kemiskinan daerah per Maret 2026. Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin di Riau tercatat sebesar 6,19 persen.
Angka ini mengalami penurunan 0,11 persen poin dibandingkan posisi September 2025, namun justru meningkat 0,03 persen poin jika dibandingkan dengan periode Maret 2025.
"Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Riau pada Maret 2026 tercatat sebanyak 470,80 ribu orang. Jumlah ini berkurang 4,77 ribu orang dibandingkan September 2025, tetapi meningkat 9,84 ribu orang dibandingkan Maret tahun lalu,"ujarnya, Jumat 7 Agustus 2026.
Perkotaan Turun, Perdesaan Naik
Dinamika kemiskinan antarwilayah menunjukkan perbedaan tren. Di daerah perkotaan, persentase penduduk miskin berhasil ditekan turun dari 5,61 persen pada September 2025 menjadi 5,26 persen pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pun menyusut sebanyak 9,54 ribu orang, dari 171,03 ribu menjadi 161,49 ribu jiwa.
Sebaliknya, wilayah perdesaan justru mencatat kenaikan. Persentase penduduk miskin di desa naik dari 6,76 persen menjadi 6,83 persen. Jumlahnya pun bertambah 4,77 ribu orang, dari 304,54 ribu pada September 2025 menjadi 309,31 ribu jiwa pada Maret 2026.
Garis Kemiskinan dan Beban Rumah Tangga
BPS juga mencatat bahwa Garis Kemiskinan per kapita per bulan di Riau pada Maret 2026 mencapai Rp758.447,-. Komposisinya didominasi oleh Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp556.050,- (73,31 persen), sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp202.397,- (26,69 persen).
Adapun rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Riau memiliki 5,20 orang anggota keluarga. Dengan demikian, rata-rata Garis Kemiskinan yang harus ditanggung per rumah tangga miskin mencapai Rp3.943.924,- per bulan.
Meskipun terjadi penurunan tipis secara semesteran (September-Maret), kenaikan angka kemiskinan secara tahunan (Maret-Maret) masih menjadi perhatian, terutama karena beban kemiskinan justru meningkat di wilayah pedesaan. Pemerintah provinsi diharapkan dapat terus memfokuskan intervensi pada sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan untuk menahan laju peningkatan kemiskinan di daerah tersebut.*****
GoogleNews
