PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Kota Pekanbaru kini memikul beban berat untuk menjamin kesehatan warganya. Penyebabnya, Pemerintah Provinsi Riau memangkas drastis alokasi sharing budget BPJS Kesehatan.
Dari skema awal 150 ribu jiwa penerima bantuan, Pemprov Riau sebelumnya menanggung 55 persen anggaran. Kini, lewat surat keputusan terbaru, porsi itu dipotong hingga tersisa 20 persen saja.
Alhasil, APBD Kota Pekanbaru yang harus menambal kekurangan tersebut melonjak menjadi 80 persen, plus menanggung seluruh kuota full coverage.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengakui kebijakan itu sangat memberatkan keuangan kota. Namun ia menegaskan tidak akan mengorbankan warga kurang mampu.
"Kami mencoba untuk bagaimana menjalankan instruksi ini walaupun berat. Kami akan menggandeng beberapa rumah sakit maupun badan usaha untuk membantu agar BPJS ini tidak hanya ditanggung oleh Pemerintah Kota," ujar Agung, Jumat (25/9/2026).
Sebagai jalan keluar, Pemko menyiapkan skema kolaborasi dengan pihak swasta. Agung menyebut, pembiayaan akan dibagi rata agar lebih ringan.
"Misalnya, pihak rumah sakit menanggung pembayaran 50 persen untuk sekian orang, dan 50 persen lagi ditanggung oleh Pemerintah Kota. Kita akan melakukannya sesuai dengan regulasi yang berlaku," jelasnya.
Skema ini dinilai sebagai terobosan agar jaminan kesehatan tetap berjalan tanpa membebani APBD secara berlebihan.
Meski sudah ada solusi alternatif, Agung membuka opsi untuk kembali bernegosiasi dengan Gubernur Riau. Ia mengingatkan, warga Pekanbaru juga merupakan bagian dari warga Provinsi Riau dan program JKN adalah program nasional.
"Tentu karena ini program nasional, kalau tidak mampu juga kita akan sampaikan lagi kepada Pak Gubernur. Karena sejatinya, masyarakat Kota Pekanbaru ini juga merupakan masyarakatnya Pak Gubernur dan Provinsi Riau," pungkasnya.*****
GoogleNews
