PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi menyabet penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Penghargaan itu diraih setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Pekanbaru menembus 100 persen dari total penduduk. Artinya, seluruh warga kini sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.
Penghargaan diserahkan bertepatan dengan upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026).
Meski sudah mengantongi predikat UHC, Pemko Pekanbaru masih punya pekerjaan rumah. Tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan baru mencapai 81 persen.
Padahal, untuk dikategorikan UHC, sebuah daerah harus memenuhi dua syarat: cakupan kepesertaan minimal 98 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.
Dengan angka 100 persen dan 81 persen, Pekanbaru dinyatakan telah memenuhi kedua indikator tersebut, meski tipis di sisi keaktifan.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menyebut penghargaan ini sebagai bukti komitmen Pemko dalam melindungi kesehatan warganya.
"Ini sebagai bukti nyata bahwa Pemko Pekanbaru serius memberikan jaminan kesehatan bagi warganya. Kami juga terus berkomitmen menganggarkan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat," ujar Markarius.
Ia memastikan Pemko tidak akan setengah-setengah soal anggaran. Untuk tahun 2027 saja, Pemko telah menyiapkan sekitar Rp80 miliar untuk pembiayaan program UHC.
Jika ditambah dukungan dari Pemprov Riau, total anggaran program tersebut diperkirakan melampaui Rp100 miliar.
Markarius berharap jaminan kesehatan ini membuat warga lebih tenang saat membutuhkan layanan kesehatan, tanpa dibayangi biaya berobat.
Namun ia mengingatkan, adanya jaminan bukan alasan untuk abai terhadap kesehatan.
"Harapan kami, mari sama-sama menjaga kesehatan. Dengan adanya jaminan ini, masyarakat bisa lebih tenang dan bahagia dalam menjalani kehidupannya," katanya.
Program UHC di Riau sendiri dijalankan dengan skema budget sharing atau pembiayaan bersama.
Total ada 1.034.403 jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah, tersebar di 12 kabupaten/kota se-Riau.
Dalam skema itu, Pemprov Riau menanggung 55 persen iuran peserta, sementara 45 persen sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.****"
GoogleNews
.jpeg)
