PEKANBARU, LIPO - Anggota Fraksi Gerindra DPRD Riau yang juga Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menilai aksi penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara termasuk presiden Prabowo Subianto merupakan tindakan yang sangat tendensius dan ilegal.
Menurutnya, penyadapan tersebut tidak hanya menyasar pejabat, tetapi juga sudah masuk kategori kejahatan terhadap negara.
"Informasi yang tidak dilindungi undang-undang. Dan ini sangat tendensius," kata Edi Basri, Jumat 5 November 2026.
Edi menjelaskan, dari tiga tempat yang ditemukan alat sadap, salah satunya menyadap Kepala Negara, para menteri, ketua partai, hingga ketua organisasi masyarakat besar. Menurutnya, hal itu menunjukkan ada pihak yang ingin menguasai informasi, baik yang baik maupun yang buruk, tentang semua pejabat tinggi negara.
"Cara-cara yang tendensius seperti ini, ilegal seperti ini, tentu tujuannya juga bukan untuk yang legal. Maka ini sudah dikategorikan adalah makar," ujarnya.
Ia menegaskan, makar dalam konteks ini adalah tindakan yang menjurus pada upaya menguasai negara melalui informasi. Informasi tersebut, lanjutnya, bisa saja dijadikan alat untuk menumbangkan pemerintahan atau untuk kepentingan politik tertentu.
Edi menggambarkan potensi penyalahgunaan informasi itu, misalnya dengan mengancam pihak lain agar mendukung kepentingan tertentu. "Anda jangan macam-macam ya, saya punya kartu-kartu Anda," ucapnya mencontohkan.
Menurutnya, tindakan tersebut sudah tergolong jahat karena menyasar bukan hanya pejabat, tetapi juga negara. Ia pun meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut.
"Kita tidak melihat di belakang, kita lihat yang di depannya dulu. Kita memberikan dukungan supaya polisi yang sekarang kita angkat jempol, buat Polri sekarang kita minta usut sampai tuntas," katanya.*****
GoogleNews
