?Pekanbaru, LIPO- Koordinator FITRA Riau, Tarmizi SH MH menyoroti persoalan transparansi dan kebijakan publik dalam acara peluncuran Media8 dan Forum Diskusi Jurnalistik (ForKI) Riau di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Senin (09/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Tarmizi mengungkapkan, bahwa Riau dihadapkan pada kontradiksi besar. Di satu sisi kaya akan sumber daya alam. Namun di sisi lain masyarakat masih tertekan oleh berbagai persoalan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang sangat terbatas.
?"Baru-baru ini, FITRA Riau melakukan kajian terkait keterbukaan informasi di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI). Hasil kajian menunjukkan bahwa sektor industri kehutanan tidak berkontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, melainkan justru memicu berbagai petaka seperti bencana asap dan konflik horizontal," katanya.
?Menurut Tarmizi, terdapat jurang pemisah yang lebar antara regulasi yang ideal dengan praktik di lapangan. Meskipun berbagai undang-undang—seperti UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU Kehutanan, dan UU Cipta Kerja telah mengatur bahwa informasi sektor kehutanan (seperti izin HTI, peta konsesi, AMDAL, hingga data CSR) bersifat terbuka, pada praktiknya akses tersebut masih sangat dibatasi.
?"Peta konsesi dan dokumen analisis dampak lingkungan sering kali hanya tersedia dalam format terbatas yang sulit diakses secara utuh oleh masyarakat terdampak," katanya.
Dikatakannya, Komisi Informasi (KI) Riau mencatat masih ada puluhan sengketa informasi yang belum terselesaikan akibat minimnya keterbukaan dari badan publik dan perusahaan.
?"Masyarakat dan lembaga pengawas seringkali dihadapkan pada prosedur birokrasi yang rumit serta biaya hukum yang tinggi ketika berupaya menempuh jalur sengketa informasi," tegasnya menekankan,?FITRA Riau mendesak pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Riau untuk melakukan restorasi total terhadap tata kelola sumber daya alam. Pengelolaan lingkungan, pencegahan konflik, serta mitigasi bencana pasca kebakaran hutan harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan.
?Selain itu, lembaga seperti Komisi Informasi (KI) dan Ombudsman RI perwakilan Riau didorong untuk lebih proaktif dalam mengawal hak-hak publik agar prinsip transparansi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Riau yang selama ini berdampak langsung secara ekologis maupun sosial.(rls)
GoogleNews
