PEKANBARU, LIPO - Masyarakat dari lima desa di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau, meminta hak kemitraan perkebunan atau kebun plasma sebesar 20 persen dari PT Sawit Asahan Indah (SAI) segera direalisasikan.
Aspirasi tersebut disampaikan Koperasi Rambah Samo Sakti (Pusako Sakti) yang mewakili Aliansi Masyarakat Adat Lima Desa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Riau, khususnya Komisi II, Senin 9 November 2026.
Adapun lima desa yang dimaksud yakni Desa Rambah Samo, Teluk Aur, Lubuk Bilang, Sungai Kuning, dan Lubuk Bendahara Timur.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa hingga saat ini hak kemitraan kebun plasma sebesar 20 persen dari PT SAI belum terealisasi.
Masyarakat juga mengungkapkan sejumlah persoalan yang mereka alami sejak pembukaan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan tersebut pada tahun 1980-an. Di antaranya dugaan penguasaan tanah ulayat dan kebun milik masyarakat, serta persoalan pembentukan 19 kelompok tani yang diduga hanya bersifat sementara untuk memenuhi persyaratan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
Mereka menyebutkan, HGU PT SAI kembali terbit pada akhir 2021 dengan luas sekitar 5.190 hektare. Namun, menurut masyarakat, penerbitan tersebut belum diikuti realisasi kemitraan kebun plasma bagi warga lima desa.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota komisi II DPRD Riau yang juga dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Rokan Hulu, Evi Juliani, mengatakan bahwa persoalan ini perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
Ia menjelaskan, DPRD Riau berencana mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah Kabupaten Rokan Hulu segera menjadwalkan penyelesaian persoalan tersebut di tingkat kabupaten.
Menurut Evi, berdasarkan ketentuan reforma agraria, pemerintah kabupaten perlu membentuk forum agraria yang dipimpin oleh bupati untuk membahas dan menyelesaikan persoalan pertanahan.
"Insyaallah, nanti kita akan mengeluarkan rekomendasi. Kita minta agar secepatnya dilakukan penjadwalan untuk menyelesaikan masalah ini di tingkat kabupaten," ujarnya.
Ia menambahkan, rekomendasi tersebut akan disampaikan oleh Komisi II bersama DPRD Provinsi Riau sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.
Dalam pertemuan itu juga disinggung mengenai ketidakhadiran pihak PT Sawit Asahan Indah (SAI). Menurut keterangan yang disampaikan dalam rapat, pihak perusahaan sudah dua kali tidak hadir dalam pertemuan.*****
GoogleNews
