JAKARTA, LIPO - Penyidikan dugaan korupsi dalam penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara terus diperluas. Pada Selasa (10/11/2026), Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAMPIDSUS Kejaksaan Agung memeriksa seorang saksi baru dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara.
Saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik adalah inisial JF dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung melalui Anang Supriatna mengatakan, pemeriksaan ini berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025 atau selama 12 tahun.
Jika sebelumnya Kejagung memeriksa saksi dari pihak verifikator hingga kementerian di Jakarta, kini penyidik mulai masuk ke sumber persoalan pemerintah daerah yang menerbitkan dan mengawasi izin tambang di lapangan.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sultra adalah instansi yang paling tahu soal siapa saja pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Sultra selama 2013-2025, bagaimana proses penerbitan, perpanjangan, dan pengawasan IUP itu dilakukan, apakah ada IUP yang diterbitkan di kawasan hutan, kawasan lindung, atau di luar wilayah yang seharusnya, dan apakah ada perusahaan yang menambang di luar IUP-nya, tapi tetap lolos dari pengawasan.
Keterangan JF dinilai penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tanpa keterangan dari Dinas Tambang, penyidik akan kesulitan membuktikan apakah penyimpangan tata kelola itu terjadi karena kelalaian, pembiaran, atau kesengajaan
Pemeriksaan JF ini merupakan lanjutan dari penggeledahan besar yang dilakukan JAMPIDSUS pada Kamis (5/11/2026).
Saat itu, penyidik menggeledah 6 lokasi di Jakarta terkait perkara yang sama, yaitu tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra periode 2013-2025.
Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita uang tunai Rp11,2 miliar dan Rp595 juta (total sekitar Rp11,8 miliar) yang disimpan dalam beberapa koper dan tas di salah satu ruangan kantor, server, laptop, dan handphone, serta dokumen transaksi 5 perusahaan.
Penggeledahan itu menunjukkan penyidik sudah mengantongi dokumen dan barang bukti awal. Kini, dengan memeriksa saksi JF, penyidik diduga tengah mengkonfirmasi dokumen-dokumen hasil sitaan itu dengan keterangan pejabat yang berwenang di daerah.
Apakah dokumen yang disita sesuai dengan data IUP di Dinas Tambang Sultra? Apakah ada IUP yang datanya berbeda antara di Jakarta dan di Kendari? Di sinilah keterangan JF akan diuji.
Perlu dibedakan, pada hari yang sama, Selasa (10/11/2026), Kejagung memeriksa saksi untuk dua perkara nikel yang berbeda, yaitu perkara Tambang Nikel Sultra 2013-2025, saksi JF dari Dinas Pertambangan dan Energi Sultra (perkara ini), dan perkara Komoditas Nikel PT CNI 2017-2020 ada 5 saksi dari Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan.
Meski berbeda perkara, keduanya menunjukkan satu pola yang sama. Kejagung sedang membongkar tata kelola nikel dari hulu hingga hilir, dari daerah hingga pusat, dari izin tambang hingga distribusi komoditas.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” jelas Anang Supriatna.
Keterangan JF akan dikonfrontasi dengan dokumen hasil penggeledahan, data IUP, hingga keterangan saksi-saksi sebelumnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum mengumumkan nama tersangka baru maupun nilai kerugian negara dalam perkara ini.
Namun Kejagung memastikan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.*****
GoogleNews
