BANDUNG, LIPO - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) resmi menahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Convention and Exhibition Center Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), berinisial BK. Penahanan ini dilakukan usai menjalani pemeriksaan sekitar 6 jam sebagai tersangka.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H, menyatakan, penahanan terhadap tersangka dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
“Inisial BK ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas IA Bandung, terhitung sejak Jumat 13/11/2026 hingga 2 Desember 2026,” jelas Nur dalam keterangan tertulisnya.
Untuk diketahui, dalam perkara ini, Kejati Jabar menetapkan dua tersangka. Selain BK, ada inisial DWR, yang merupakan Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta selaku kontraktor pelaksana.
Proyek tersebut bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Nilai kontrak proyek ini awalnya Rp47.165.742.000. Dimana, Kontrak dengan Nomor 187/E4.5.3/10/2024 itu ditandatangani pada 3 Juni 2024, dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender hingga 30 Desember 2024.
Kemudian ada addendum tambah kurang yang membuat nilai kontrak naik menjadi Rp52.484.000.000, dengan masa pelaksanaan diperpanjang menjadi 231 hari kalender atau hingga 20 Januari 2025.
Penyidik menduga inisial DWR menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu atas nama Bank BRI Tbk dan Bank Mandiri.
Dokumen itu meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga revisi jaminan pembayaran.
Sementara itu, inisial BK selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank sebelum menandatangani kontrak.
Dalam pelaksanaan, pekerjaan yang dikerjakan DWR mengalami deviasi minus dan tidak selesai sesuai kontrak.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bobot pekerjaan yang terpasang baru mencapai 75,34 persen. Artinya, masih ada kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66 persen.
Meski begitu, BK diduga tetap merealisasikan pembayaran 100 persen dari nilai kontrak kepada D.W.R.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam proyek ini mencapai Rp25.982.542.357,20.
Sebelumnya, penyidik telah memeriksa DWR pada Selasa-Rabu, 10-11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Jalan Agimuga Nomor 07, Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Timika, Papua Tengah.
Pemeriksaan dilakukan di sana karena DWR saat ini sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lapas Kelas IIB Timika.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis.
Primair Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Subsidiair Pasal 604 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.*****
GoogleNews
