Suhardiman Amby Disidang 25 November, Pajero Sport dan Land Cruiser Bakal Jadi Barang Bukti

Suhardiman Amby Disidang 25 November, Pajero Sport dan Land Cruiser Bakal Jadi Barang Bukti
Tiga Terduga Pelaku Tipikor di Gedung KPK/F: ist

PEKANBARU, LIPO - Dua mobil mewah diduga menjadi "harga" dari dua jabatan strategis di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Kasus itu kini membawa Bupati Kuansing nonaktif, Suhardiman Amby, ke kursi pesakitan.

Suhardiman dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Rabu (25/11/2026) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkaranya.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Asraruddin Anwar, membenarkan berkas perkara tersebut sudah diterima pengadilan sejak pekan lalu. Majelis hakim pun sudah ditetapkan.

“Berkas perkaranya sudah kami terima pekan lalu. Insya Allah sidang perdananya akan digelar, Rabu tanggal 25 November 2026 mendatang,” kata Asraruddin, kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

Ketua PN Pekanbaru, Arief Boediono, menunjuk Azis Muslim sebagai hakim ketua. Ia akan didampingi dua hakim anggota dalam memimpin persidangan.

“Hakim ketuanya, Pak Azis Muslim SH dan dibantu dua anggota,” jelas Asraruddin.

Dalam dakwaan, Suhardiman diduga menerima suap dari orang kepercayaannya sendiri, Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain. Transaksi itu diduga berlangsung pada rentang 2022 hingga 2026 dan berkaitan langsung dengan jabatan yang diberikan kepada Zulkarnain.

Pertama, satu unit Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate-L 4X4 8A/T tahun 2022 berwarna coklat metalik. Mobil itu diduga diberikan agar Suhardiman mengangkat Zulkarnain sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kuansing pada 2022.

Kedua, satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport rakitan 2023 berwarna hitam. Mobil seharga miliaran rupiah itu diduga menjadi imbalan agar Zulkarnain naik jabatan menjadi Sekda Kuansing pada 2025.

Atas dugaan penerimaan dua mobil mewah tersebut, JPU menjerat Suhardiman dengan Pasal 12 huruf a dan b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dakwaan itu juga dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.*****

 

 

Ikuti LIPO Online di GoogleNews

#Tipikor

Index

Berita Lainnya

Index