PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau tak main-main dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar dua digit pada 2027. Caranya dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH), yakni kepolisian dan kejaksaan.
Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, menjelaskan bahwa sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan diwujudkan dalam bentuk kerja nyata. APH dilibatkan untuk melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang lalai, terutama di sektor-sektor strategis.
"Kerja sama ini mencakup audit hingga penyelidikan terhadap wajib pajak, khususnya di sektor seperti pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok," ujar Budiman di Pekanbaru, Kamis 9 April 2026.
Menurut politisi Gerindra ini, penindakan terhadap wajib pajak yang tidak disiplin dapat menutup kebocoran potensi penerimaan daerah.
"Kita akan tindak mereka yang tidak disiplin. Kebocoran di beberapa sektor harus kita tutup. Semua lini sekarang bekerja keras untuk Riau," tegasnya.
Budiman mengakui, capaian PAD Riau saat ini masih jauh dari harapan. Bahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Riau tahun ini tercatat lebih rendah Rp1 triliun dibanding tahun lalu. Namun DPRD tetap optimistis.
"Berbagai upaya mulai menunjukkan arah positif. Terlalu dini kalau kita pesimis," imbuhnya.
Diketahui saat ini, DPRD Riau telah membentuk pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau untuk meningkatkan PAD.*****
GoogleNews
