PEKANBARU, LIPO - Pengurus Wilayah (PW) GP Ansor Riau bersama Anggota Banser mendatangi Mapolresta Pekanbaru dan Mapolda Riau, menyampaikan sikap kebangsaan terhadap gencarnya kampanye paham hilafah yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jumat (7/4).
Ketua PW GP Ansor Riau, Purwaji mengatakan, NKRI dan Pancasila sebagai konsep bernegara kita sudah final. Dalam perjalanan sejarah sudah banyak gerakan kelompok makar yang ingin mendongkel konsep ini namun terbukti semua gagal total.
"Hari ini Kami melihat ada gerakan ingin mengganti konsep NKRI dengan hilafah yang dilakukan kelompok HTI. Kami tidak akan biarkan gerakan ini mendapat tempat di bumi melayu," kata Purwaji.
Seperti diketahui HTI Riau akan melaksanakan kegiatan Masirah Panji Rasulullah yang rencananya diselenggarakan di Masjid Agung An Nur Pekanbaru pada Minggu, 9 April mendatang. Kegiatan serupa sudah ditolak di beberapa daerah di Indonesia.
Terkait kegiatan tersebut PW GP Ansor Riau menyampaikan sikap sebagai berikut:
1. Maraknya kegiatan "Masirah Panji Rasulullah" yang rencananya diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya, Jawa Timur (2/4/2017), di Semarang, Jawa Tengah (9/4/2017) dan keduanya mendapatkan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, merupakan ancaman yang nyata bagi disintegrasi bangsa, sehingga kami menolak kegiatan serupa di Riau.
2. Menolak kegiatan, "Masirah Panji Rasulullah" yang rencananya diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Masjid Agung An Nur Pekanbaru, Riau Minggu (9/4/2017) yang bertema Khilafah Kewajiban Syari Jalan Kebangkitan Umat.
3. Menolak segala bentuk gagasan khilafah yang diprakarsai oleh HTI karena membahayakan dan merongrong 4 (empat) Pilar Bangsa yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
4. Menginstruksikan kepada seluruh Anggota BANSER Provinsi Riau untuk bekerjasama dengan Pemerintah, TNI dan POLRI guna mengambil langkah-langkah strategis dalam menghalau kegiatan-kegiatan yang dengan sengaja menyebarkan propaganda khilafah dengan tujuan merubah Pancasila sebagai ideologi dan asas tunggal kehidupan bernegara.
5. Menegaskan bahwa konsep NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan Ijtihad para ulama yang sudah berjuang memerdekakan Indonesia dengan segala bentuk pengorbanan jiwa dan raga.
6. Mengajak pengikut HTI dan sejenisnya untuk kembali pada ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah yang sesuai dalam bingkai NKRI.
"Itu sikap kami terhadap kegiatan HTI. Surat penolakan juga sudah kami kirim ke Polresta, Polda Riau dan Pemerintah Riau. Kami meminta seluruh perangkat negara harus mencegah berkembangnya paham berpotensi makar di bumi melayu," tutup Purwaji. (lipo*1)