Pekanbaru, LIPO - Mengawal penggunaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Pemko Pekanbaru agar tidak bertentangan dengan aturan, Selasa (23/1) seluruh OPD dilingkungan Pemko Pekanbaru mendapat arahan dari BPKP RI Perwakilan Riau.
Kepada Wartawan Kepala BPKP RI Perwakilan Riau, Dikdik Sadikin mengungkapkan, pihaknya akan memberikan pendampingan beruapa pengawasan penggunaan anggaran kepada Pemko Pekanbaru. Supaya penggunaan anggaran sesuai aturan dan tidak menyalahi aturan. Menurutnya pengawasan yang diberikan oleh BPKP dimulai sejak dimulainya anggaran dan tidak sama dengan BPK yang melakukan pemeriksaan setelah anggaran digunakan.
“Yang terpenting jangan ada dusta diantara kita, Pemko Pekanbaru terbuka kepada kami dan tentunya kami lebih mudah memberikan arahan dan pengawasan. Namun kalau ada yang disembunyikan kami pun tidak bisa berbuat banyak ketika nanti menjadi temuan BPK,â€jelas Dikdik usai memberikan arahan.
Lebih jauh Dikdik mengungkapkan tidak semua pemerintah daerah yang bisa mendapatkan pendampingan dari BPKP RI.
“Tergantung pemerintah daerahnya kalau minta didampingi ya kita bantu,â€sebut Dikdik lagi.
Dikdik juga meyakinka dengan adanya arahan dan pengawasaaaaaan penggunaan dari awal tahun anggaran akan membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK.
Dilain sisi Walikota Pekanbaru, Firdaus menyatakan sangat bersyukur adanya bantuan pendampingan dari BPKP RI untuk Pemko Pekanbaru. Karena dengan itu, tertib administrasi dan penggunaan keuangan akan lebih terarah dan terukur sesuai dengan aturan.
“Ini bukan berarti selama ini tertib administrasi keuangan kita belum berjalan, namun dengan adanya pendampingan dari BPKP tentu akan lebih sempurna,â€ucap Walikota. (lipo*12)