Pekanbaru, LIPO - Sebanyak 351 perizinan di Riau terkendala persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Demikian dikatakan Anggota DPRD Riau Suhardiman Amby.
"Ada 351 perizinan yang tidak bisa dikeluarkan atau tertunda akibat belum adanya RTRW Riau," papar sekretaris Komisi III DPRD Riau tersebut kepada LIPO, Kamis (22/02/18).
Lebih lanjut Suhardiman mengatakan perizinan tersebut ada disejumlah sektor, meliputi: perkebunan, industri, pertambangan dan lainnya. Dampak ketiadaan izin itu, kata dia, membuat peluang investasi di Riau menjadi seret.
"Belum lagi pembangunan yang berkaitan dengan yang diatur RPJMD," imbuhnya.
Legislator partai Hanura itu pun berharap Presiden RI, Joko Widodo dapat menjembatani persoalan ini. Dia pun berpendapat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya sebaiknya lebih banyak berperan untuk RTRW. (lipo*15)