Teluk Kuantan, LIPO-Ketua DPRD Kuansing Andi Putra minta jangan ada tenaga honorer yang masuk, pasca dirumahkannya sekitar 2.949 tenaga honor oleh Pemkab Kuansing.
"Kita akan terus pantau. Apa nanti ada yang masuk dan tetap bekerja. Ini untuk mewujudkan konsistensi dalam mengambil kebijakan dan rasa keadilan," katanya kepada wartawan, Kamis (5/1) kepada wartawan.
Ketua DPD II Partai Golkar Kuansing ini tidak menerima alasan dana untuk merumahkan ribuan orang tenaga honorer itu. Padahal, Pemkab bisa berkomunikasi dengan lembaga Legislatif untuk masalah gaji mereka (honorer, red) agar dialokasikan dan dibahas dalam RAPBD 2017.
"Saya komunikasi dengan Ketua DPRD Rohul. Di sana, saat ini APBD 2017 belum dibahas. Tapi, tenaga honorer mereka tidak ada yang dirumahkan. Intinya, harus ada komunikasi yang baik antara Pemkab dan DPRD sebelum mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi ada tenaga honorer yang sudah bekerja 10 tahun, dan 5 tahun serta berharap ikut dalam proses pengangkatan CPNS,†jelasnya.
Kebijakan seperti ini kata Andi, dipastikan menganggu pelayanan publik, seperti di Puskesmas, UPTD, RSUD dan sekolah. Sebab, banyak dari mereka menjadi salah satu pelayan utama diinstitusi tersebut.(lipo*3/kpr)
GoogleNews
.jpg)