LIPO - Menilik tragedi kebakaran hebat di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023), menyisakan banyak tugas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah terutama Menteri BUMN Erick Thohir.
Bagaimana tidak, peristiwa yang sudah merenggut 29 nyawa, puluhan warga terluka dan ratusan warga lain yang harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Pemerintah dinilai masih belum cukup bijak memberikan sanksi seolah masih tebang pilih terhadap pihak yang harus bertanggung jawab dalam insiden ini.
Tak cukup hanya itu, Pertamina juga kembali dihantam peristiwa tragis yakni sebanyaknya 9 orang tewas di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Provinsi Riau. Ini menjadi sebuah catatan kelam di tubuh Pertamina yang tak bisa dianggap enteng.
Menurut Dr Sholeh Basyari Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) mengatakan pencopotan Dedi Sunardi hanya sebagai tumbal, dan masalah dianggap selesai.
"Ada 29 nyawa melayang akibat tragedi Depo Plumpang. Sebelum nya 9 nyawa melayang pada tragedi di Pertamina Rokan Hulu (Riau). Tidak cukup hal itu hanya disikapi dengan pencopotan Dedi Sunardi. Dedi seakan sebagai tumbal kemudian masalah selesai," kritiknya.
Dr Sholeh menilai langkah ini tidak menyelesaikan persoalan di tubuh Pertamina. Dari persepektif ini menunjukkan Pertamina dan Menteri BUMN masih partial melihat persoalan di tubuh perusahaan minyak plat merah ini. Harusnya langkah yang diambil bukan pakai teori tumbal (dengan mencopot direktur bisnis).
"'Ini seharusnya tidak sesederhana itu. Sebagai pertanggungjawaban profesional Dirut harus menampilkan integritasnya dan bertanggung jawab dengan mengundurkan diri. Kalau tidak demikian, pak Menteri wajib evaluasi dan mencopot Dirut agar integritas Menteri BUMN, juga Pertamina, terjaga tetap terhormat," ujar Dr Sholeh.
Ia juga melihat adanya misteri yang sengaja ditutupi dari rakyat, padahal mendapatkan transparansi adalah hak publik untuk mendapatkan keadilan. Bukan sebaliknya seolah hilangnya puluhan nyawa tak ikuti bentuk pertanggungjawaban secara moralitas dari seorang pemimpin.
"Karena bisa saja kalau ini tidak dilakukan publik akan menuntut evaluasi total dan meminta aparat yang berwenang untuk usut kartel dan permainan di Pertamina. Hilangnya puluhan nyawa dalam waktu yang berdekatan di Plumpang dan Rokan (Riau) adalah potret buram tidak profesionalnya Dirut Pertamina," ulasnya.
Pengamat politik ini juga menilai strategi yang digunakan saat ini untuk menyelesaikan masalah di internal Pertamina namun merugikan rakyat sudah dianggap tidak relevan. Ini memperlihatkan seolah bargaining Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sangat lemat.
"Teori tumbal itu teori kuno dan masih dipakai diera digital dan terbuka, lucu apalagi Erick Thohir tidak bisa tegas. Berarti terdapat arus politik besar di tubuh Pertamina. Sementara itu rakyat kesal, puluhan orang mati tidak membuat kapok mereka yang makan enak dan kursi empuk kekuasaan di Pertamina," kritik Dr Sholeh.
Untuk itu, ia meminta agar sebagai Menteri BUMN yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola dan memperbaiki manajemen di Pertamina, Erick Thohir harus berani mengambil langkah tegas. Apalagi di tahun politik, dimana Erick Thohir juga masuk dalam pusaran cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang.
"Erick Thohir idealnya menjadikan dua tragedi tersebut sebagai momentum untuk menata kembali Pertamina sekaligus sebagai perform bahwa dia memiliki leadership yang kuat, tidak saja bagi Pertamina dan BUMN, tetapi juga bagi kepemimpinan Indonesia. Ketegasan Menteri BUMN, akan menjadikan dia sebagai hero. Erick Thohir harus melihat dan menghitung korban dan peristiwa Pertamina dalam kepemimpinan Niecke, baik di Plumpang, Rokan maupun Balongan Indramayu," tegasnya.
Dalam tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, membuat Direktur Utama PT Pertamina dan jajarannya menjadi sorotan keras masyarakat. Tekanan publik ini akhirnya Dedi Sunardi dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan perihal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pergantian Direksi Pertamina, ia menyerahkan sepenuhnya terhadap Direksi Pertamina.
"Saya sifatnya kan hanya menyetujui. Jadi menunggu dari Dirut Pertamina Ibu Nicke saja," kata Erick usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (20/3/2023).
Dia menjelaskan, pergantian Dirut Pertamina akan dibahas dalam RUPS yang akan digelar dalam waktu dekat oleh Direksi Pertamina.
"Nanti dibahas dalam RUPS, perihal siapa penggantinya saya belum tahu," ucap Erick.
Diketahui Dedi Sunardi dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero). Pencopotan ini dilakukan Erick hanya beberapa hari setelah meledaknya Depo Pertamina Plumpang yang menyebabkan 19 orang meninggal.
Pemberhentian ini berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina nomor SK - 43/MBU/03/2023 tentang pemberhentian anggota direksi perusahaan perseroan (Persero) PT Pertamina tanggal 8 Maret 2023.
Selanjutnya, jabatan Direktur Penunjang Bisnis Perusahaan Pertamina akan dirangkap tugaskan oleh Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Erry Widiastono sampai dengan diangkatnya Direktur Penunjang Bisnis Perusahaan Pertamina yang definitif. (*16)
GoogleNews
