LIPO - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan JGP sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek BTS.
Kasus tersebut tampaknya membuat para menteri Nasdem semakin terisolisir di kabinet. Hal itu dapat membuat menteri dari Nasdem semakin tidak nyaman dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Demikian penilaian yang diberikan Pengamat komunikasi politik Universitas Wsa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, dalam rilis tertulisnya, Jumat (19/05/23).
Karena itu, menurutnya lebih bijak Nasdem menarik mundur menterinya dari kabinet Jokowi.
"Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan dan dibanggakan di kabinet tersebut. Menteri dari Nasdem sudah dianggap duri dalam kabinet Jokowi. Bahkan kesannya sudah tidak dibutuhkan," kata Jamaluddin.
Dengan menarik diri dari kabinet, jelas Jamaluddin, Nasdem sudah menjaga harga diri. Nasdem tidak jadi pengemis hanya untuk jabatan menteri.
"Dengan mundur dari kabinet Jokowi, Nasdem akan dinilai tetap punya prinsip. Nasdem tidak akan dinilai sebagai partai pragmatis yang hanya mengejar jabatan dan kekuasaan," ulas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Nasdem juga dinilai akan lebih leluasa dalam mengusung Anies. Sebab, tekanan dari Istana akan dapat lebih diminimalkan.
"Nasdem juga tidak lagi sungkan untuk mensosialisasi Anies ke berbagai daerah. Termasuk tentunya mengcounter balik kritik-kritik yang dilontarkan partai koalisi terhadap Anies," katanya.
Keluarnya Nasdem dari kabinet juga akan memberi kekuasaan kepada Anies dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Anies tak perlu lagi menahan diri untuk mengkritik kebijakan pemerintah.
"Hal itu akan menguntungkan bagi Anies dalam upayanya mengerek elektabilitasnya. Keleluasaan itu akan membuat Anies dapat menyampaikan gagasan perubahan yang akan dilakukan lebih terbuka dan komprehensif," pungkasnya. ***
GoogleNews
