LIPO - Surat terbuka yang diposting eks Wamenkumham Denny Indrayana di media sosialnya terkait isu Tunda Pemilu yang ditujukan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai cukup spekulatif.
Dalam surat tersebut Deny menulis tak hanya menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tapi penundaan pemilu.
"'Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda," tulis Denny, Jumat (2/6/2023) dari Melbourne, Australia.
Menurut Efriza, pengamat politik dari Citra Insitute kepada liputanoke.com mengatakan jika pernyataan Denny sudah bias.
"Ini sudah masuk kategori penggiringan opini negatif kepada pemerintah. Denny Indrayana terjebak bias kepentingan tidak murni mengedepankan perjuangan untuk masyarakat. Ia juga seakan-akan berusaha membuat konflik antara pemerintah dan partainya pemerintah," kritiknya, Jumat (2/6/2023).
Apalagi dengan pengalaman Denny sebagai pakar hukum dengan gelar kehormatan Profesor, tindakan Denny yang sudah bikin riuh iklim politik jelang Pemilu 2024 dianggap penuh dengan kepentingan.
"Denny amat bias kepentingan dalam mendudukkan permasalahan. Ia malah menunjukkan kesan dirinya sedang bekerjasama di blok oposisi. Ia telah masuk kepada kepentingan partai politik. Patut dipertanyakan siapa yang berada di belakang Denny ini. Ia sedang "genit" politik, nyari panggung mengesankan peduli masyarakat tetapi apa yang diperjuangkannya jadi semrawut, campur-aduk, mana urusan rakyat, mana urusan politik praktis partai semata," urai dosen ilmu politik ini.
Menurut Efriza, pernyataan Denny tersebut seolah sedang menggiring opini publik untuk tak percaya terhadap kinerja yudikatif sekaligus pemerintah yang terus berupaya agar Pemilu 2024 tetap terlaksana sesuai jadwal.
"Semestinya ia berjuang satu segmen saja, ini terkesan malah ia sedang menyudutkan lembaga-lembaga yudikatif, menggiring opini negatif masyarakat membenci pemerintah sekaligus tidak mempercayai lembaga yudikatif," terangnya.
Meski pernyataan Denny yang sebelumnya juga menyinggung soal Putusan MK yang akan mengembalikan ke sistem proporsional tertutup, melahirkan kegaduhan. Efriza melihat kran demokratis di era Jokowi terlihat lebih terbuka. Dan ini sangat baik bagi wujud Demokrasi terkait kebebasan berbicara di depan publik.
"Justru pernyataan Denny ini menunjukkan Presiden Jokowi memberikan kebebasan ruang berpendapat. Sehingga semua kesalahan ditimpakan pemerintah. Bahkan berharap bisa membujuk Megawati terkesan harus mengambil kendali terhadap situasi negara ini," ulas dosen di berbagai universitas ini.
Namun, Efriza mengingatkan agar perjuangan itu tetap di ranah etika. Pasalnya kritikan yang disampaikan Denny ini menyinggung lembaga pemerintahan yang sudah diperjuangkan sejak reformasi. Namun, penggiringan opini yang terkesan negatif ini yang justru berbahaya.
"Nilai-nilai demokrasi diperjuangkan boleh tetapi tetap membangun etika. Reformasi telah berusaha membangun berbagai Lembaga untuk dipercaya. Saat ini pengawasan terhadap lembaga baik, tapi jangan selalu berpikir negatif, ini malah dapat menyebabkan kita tak mempraktekkan demokrasi," pungkasnya. (*16)
GoogleNews
