PEKANBARU, LIPO - Gubernur Riau (Gubri) Brigjen TNI (Purn) H Edy Natar Nasution kembali undang pihak Balai Jalan dan Sungai Kementerian PUPR dan PUPR Riau, pada Rabu (07/02/24) di Kediaman Gubri Pekanbaru.
Undangan tersebut dalam rangka pembahasan lanjutan percepatan program pembangunan jalan maupun daerah yang terdampak setelah banjir yang diusulkan sebelumnya.
Gubri Edy Natar menegaskan, jika pembahasan kedua ini terkait menindaklanjuti program yang sebelumnya telah disampaikan. Baik di tingkat infrastruktur jalan maupun aliran sungai. Seperti di Kabupaten Pelalawan, Kampar, dan Pekanbaru.
Sesuai pembahasan kata Gubri, pihak BPJN, BWS Kementerian PUPR dan PUPR Riau telah membuat perencanaan yang dalam waktu cepat segera direalisasikan. Dimana, sebelumnya semua pihak telah melakukan survey kelapangan. Begitu juga PUPR Riau yang saat ini telah masuk proses lelang konsultan untuk kegiatan tahun 2024.
"Tadi semuanya melaporkan perencanaan yang akan dilakukan, diantaranya jalan Sudirman di Pekanbaru, jalan Lintas Timur dan sungai PLTA Kabupaten Kampar," kata Gubri.
Dari beberapa program yang disampaikan, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di lapangan, baik terkait kewenangan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Seperti banjir yang ada di jalan Sudirman ujung jembatan Siak IV Kota Pekanbaru.
Untuk Jalan Sudirman ujung ini, Balai Sungai akan membuat pintu air pada anak sungai siak agar luapan sungai siak bisa diatasi. Dan membuat pintu air itu juga akan berdampak pada lahan, sehingga dibutuhkan pembebasan lahan.
Untuk itu kata Gubri, sesuai yang disampaikan sebelumnya, semua ini perlu duduk bersama-sama, seperti yang dilakukan saat ini dan tidak bisa jalan sendiri-sendiri.
"Jadi saya minta setelah ini pembahasan kembali terus dilakukan, dimana untuk duduk bersama ini tidak perlu terlalu formal tapi hasilnya maksimal seperti yang telah kita lakukan saat ini," ujar Gubri.
Terkait program-program yang dijalankan, mantan Danrem 031 Wira Bima ini juga minta informasinya sampai pada masyarakat. Sehingga kedepan masyarakat tau jika pemerintah itu bekerja untuk masyarakat yang selama ini minim mendapatkan informasi yang menimbulkan stigma tidak percaya pada pemerintahan.
"Selama ini masyarakat minim informasi, sehingga masih ada masyarakat yang menilai pemerintah tidak bekerja. Itu kita lihat ada masyarakat menanam pisang dan memancing di jalanan yang rusak.
Itu salah satu ekspresi masyarakat tidak puas dengan kerja pemerintah. Sementara apa yang diharapkan itu dalam proses. Maka itu juga harus ada informasi secara baik pada masyarakat," jelas Gubri.
Begitu juga terkait status jalan, ini juga penting disampaikan kepada masyarakat. Karena masyarakat banyak yang tidak tau atau memahami tentang status jalan ini, baik yang statusnya jalan provinsi, kabupaten kota maupun nasional.
Termasuk jalan yang sebelumnya berstatus kabupaten kota yang beralih pada provinsi, seperti di Kota Pekanbaru ada sebanyak 16 jalan yang beralih pada provinsi. Diantaranya, Jalan Datuk Setia Maharaja, Jalan Pesantren, Sisingamaraja, Diponegoro dan lainya.
Hanya saja, jalan ini belum bisa dikerjakan provinsi karena belum ada penyerahan aset dari Pemko Pekanbaru. Untuk hal ini Pemko Pekanbaru juga segera menuntaskan administrasi penyerahan agar bisa segera diperbaiki.
"Jika tidak, maka provinsi tidak bisa mengerjakan. Karena jika dikerjakan akan menjadi masalah dalam menggunakan anggaran," jelas Gubri. (ADV)
GoogleNews
